LENGKONG, AYOBANDUNG.COM – Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo mengungkapkan bahwa dirinya tidak mau tenaga honorer 2023 dihapus.

Meski sebelumnya sempat berencana dihapus, Presiden menegaskan bahwa penghapusan tenaga honorer 2023 sebisa mungkin tidak direalisasikan.

Maka ia beranggapan perlu ada solusi jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer 2023.

 Baca Juga: Nominal Gaji ke 13 dan THR 2023 Non ASN atau Tenaga Honorer Paling Tinggi 19 Juta, Begini Rincianya

Sebab disadari ataupun tidak, peran tenaga honorer sangat dibutuhkan pada sektor pelayanan publik.

Lalu apa solusi yang akan ditawarkan terkait permasalahan tersebut? simak ulasan dibawah ini secara perlahan hingga tuntas.

Sebelumnya Presiden telah memerintahkan kepada Kemenpan RB agar segera menyelesaikan permasalah seputar tenaga Non ASN.

 Baca Juga: Kabar Gembira! Rencana Dihapusnya Tenaga Honorer 2023 Kemungkinan Batal, Masa Iya? Begini Kata Pemerintah

Hal ini diungkapkan langsung oleh Azwar Anas selaku Menpan RB kepada awak media, dikutip dari situs menpan.go.id, Sabtu (25/02/2023).

Ia mengaku bahwa pihaknya telah diperintahkan oleh Presiden Jokowi agar memberikan solusi atau opsi terbaik.

“Bapak Presiden Jokowi berharap ini ada jalan atau opsi terbaik. Tadi pagi beliau juga kembali menginstruksikan,” ungkap Azwar Anas.

Lebih lanjut, ia mengatakan berdasarkan hasil pendataan honorer yang dilakukan sebelumnya.

 Baca Juga: Gaji Honorer 2023 Terbaru Telah Disahkan Presiden Jokowi, Tak Lagi Bernasib Malang, Tiap Bulan Full Cair!

Jumlah tenaga honorer yang terdata di seluruh Indonesia yakni sebesar 2,3 juta jiwa.

Namun perlu diketahui, sebelumnya pemerintah berencana untuk menjalankan 2 opsi yang cukup mengundang banyak kontroversi tersebut.

Opsi tersebut terdiri dari pengangkatan tenaga honorer untuk menjadi PNS, serta opsi kedua yakni menghapus seluruh pegawai Non ASN di Indonesia.

Mengingat jumlah pegawai Non ASN yang begitu banyak, opsi pertama tersebut dirasa berat untuk direalisasikan.

 Baca Juga: Tenaga Honorer Mending Pilih Mana, Daftar PPPK Atau CPNS 2023? Simak Peluang Lolos dan Kelebihanya di Sini

Sebab membutuhkan pasokan dana APBN yang sangat besar untuk membayar jumlah tambahan pegawai ASN diseluruh Indonesia.

Adapun terkait opsi yang kedua, pemerintah berencana untuk menghapuskan tenaga honorer diseluruh daerah.

Tetapi hal ini pasti mendapatkan respon yang kurang baik dari berbagai pihak.

Mengingat jumlah serta peran pegawai Non ASN yang sangat dibutuhkan sehingga cukup berjasa bagi bangsa.

 Baca Juga: Teka-Teki Honorer, Presiden Beri Tugas Menteri PANRB Soal Tenaga Non ASN, Beberapa Opsi Siap Dilaporkan

Selain kedua opsi tersebut, pemerintah sebelumnya telah menyiapkan opsi ketiga yakni mengangkatnya sebagai ASN berdasarkan skala prioritas.

Prioritas tersebut difokuskan kepada sektor pendidikan dan kesehatan.

Tetapi bukan berarti sektor yang lain tidak akan di prioritaskan.

Namun pengangkatan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan aspek kebutuhan.

 Baca Juga: Tukin Rafael Alun vs TPP Guru Honorer Bak Bumi dan Langit

Selanjutnya, menanggapi intruksi yang telah dikeluarkan oleh presiden Jokowi.

Pihak Kemenpan RB kini telah merumuskan opsi jalan tengah.

Dengan memperhatikan optimalisasi pelayanan publik, tidak terlalu membebankan anggaran negara serta sebisa mungkin tidak ada pengapusan.

“Kita sedang rumuskan agar ada opsi jalan tengah, di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian, karena teman-teman non-ASN ini berjasa,” pungkasnya.

Terakhir Azwar Anas menyebut pihaknya sedang mengusahakan opsi jalan tengah terbaik dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer 2023.***