FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad pertanyakan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan ekosistem program hilirisasi yang berdampak langsung untuk masyarakat. Salah satu contoh program hilirisasi yang disorotinya terjadi di Provinsi Maluku Utara, program tersebut dinilainya belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“(Misalnya), pertumbuhan ekonomi di atas 25 persen di Maluku Utara, tapi angka kemiskinannya tidak (turun) signifikan. Itulah yang menjadi pertanyaan besar. Kita ingin dorong supaya lebih berkualitas,” ujar Kamrussamad usai mengikuti acara diskusi Dialektika Demokrasi ‘Membedah Target Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Isu Resesi’ di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2023) dikutip dari laman resmi DPR RI.

Program hilirisasi merupakan salah satu strategi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki negara. Dengan adanya hilirisasi, negara tidak lagi melakukan ekspor dalam wujud bahan baku mentah, akan tetapi diekspor dalam bentuk barang yang sudah setengah jadi. Melalui strategi ini diharapkan dapat meningkatkan pajak bagi negara, sekaligus menghasilkan pemasok, industri baru, dan lapangan kerja baru.

Oleh sebab itu, Kamrussamad menekankan agar hilirisasi tidak hanya sekadar pelarangan ekspor material mentah, pembangunan smelter, dan industrinya saja. Tetapi juga harus memikirkan ekosistem usaha. Menurutnya, hal tersebut menjadi sangat penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh secara signifikan. Walaupun begitu, Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut tetap optimis terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023.

Di sisi lain, ia mengingatkan terkait ketergantungan Pemerintah Indonesia terhadap konsumsi rumah tangga. Sejauh ini, konsumsi rumah tangga di Indonesia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 53,65 persen. Maka, Legislator Dapil DKI Jakarta III itu menegaskan Pemerintah Indonesia untuk memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (eds)