PIKIRAN RAKYAT - Presiden Jokowi meminta masyarakat agar jangan berhemat terlebih dahulu pada tahun 2023. Dia menuturkan, belanja masyarakat saat ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut catatan pemerintah, konsumsi rumah tangga tahun 2022 kemarin berada di angka 4,93 persen. Kemudian pada tahun 2023 ini, diharapkan angka tersebut meningkat hingga 5,4 persen.

"Kalau ini terjadi, pertumbuhan ekonomi juga otomatis naik. Oleh sebab itu, hal-hal yang berkaitan dengan spending, belanja masyarakat, itu jangan sampai ada yang menahan-nahan," tutur Jokowi saat memberikan pengarahan pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023 di Balikpapan, Kamis, 23 Februari 2023.

"Saya berikan contoh hal-hal kecil tapi sebenarnya besar, yaitu event seni dan event olahraga. Itu adalah belanja masyarakat," ucapnya menambahkan.

Baca Juga: Ultimatum Jokowi untuk Kapolri-Gubernur: Izin Konser dan Event Lain Keluar Minimal Sebulan Sebelumnya!

Orang nomor 1 di Indonesia itu mengungkapkan, pada tahun 2022, anggaran belanja yang ditahan masyarakat berada di bank. Bahkan, totalnya mencapai ratusan triliun rupiah.

"Berapa sih? Itu ada angka Rp690 triliun dana masyarakat yang ditahan dan tidak dibelanjakan. Artinya, masyarakat ngerem, tidak ingin belanja, tidak ingin datang ke restoran, tidak ingin datang ke pasar, tidak ingin datang ke Mal, tidak ingin datang ke toko, belanja, tidak. Lebih baik disimpan di bank," kata Jokowi.

"Ini tidak boleh, kita harus mendorong masyarakat agar belanja itu bisa sebanyak-banyaknya, untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya menambahkan.

Apalagi, pada tahun 2023 ini, diperkirakan akan ada kurang lebih 3.000 event seni dan olahraga, salah satunya konser musik. Menurut Presiden, hal ini bagus untuk ekonomi Indonesia.

"Biar itu keluar, dibelanjakan, gak apa-apa untuk nonton konser, untuk nonton sepak bola, dia akan spending masyarakat itu," kata Jokowi.

Baca Juga: Sandiaga soal Konser Tunggal Raisa di GBK jelang Piala Dunia U20: Sudah Aman

"Belanja, entah makan di warung, makan di PKL, atau belanja kaos, atau event olahraga, karena problemnya setelah saya bertemu beberapa EO, problemnya kecepatan kita memberi izin itu sangat kurang," tuturnya menambahkan.

Oleh karena itu, dia memerintahkan Kapolri hingga Pemerintah Daerah untuk tidak mempersulit pemberian izin penyelenggaraan acara. Jokowi mengultimatum, pemberian izin acara harus sudah keluar minimal sebulan sebelumnya.

"Sehingga kemarin saya udah titip ke Kapolri, sekarang saya ketemu para Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda, untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat, karena menyangkut belanja masyarakat yang tadi ditahan Rp690 triliun tadi," ujarnya.

"Saya kemarin sudah perintahkan kepada Kapolri, izin itu harus sebulan sebelumnya udah harus keluar. Minimal sebulan sebelumnya udah harus keluar! Syukur bisa 2 bulan sebelumnya sudah keluar, sehingga yang memiliki acara itu bisa mempromosikan acaranya dengan baik, bukan 2 hari sebelumnya," tuturnya.

"Baru 2 hari yang lalu kita sepakati itu, sehingga saya minta Pemda juga yang berwenang memberikan izin disampaikan agar juga sebulan sebelumnya," ujar Jokowi menambahkan.***