MerahPutih.com - Pemerintah secara perlahan terus melakukan penghapusan tenaga honorer. Paling tidak, sebanyak lebih dari 293 ribu guru honorer telah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui program ASN PPPK.

"Lebih dari 293 ribu guru honorer sudah diangkat menjadi ASN melalui program ASN PPPK yang kita selenggarakan bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah," kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim katanya di Jakarta, Kamis.

Baca Juga:

Pemkab Bogor Siapkan Lowongan 3.611 PPPK

Nadiem mengatakan, Kemendikbudristek senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru sehingga menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Meski telah membawa hasil yang positif, Nadiem berpesan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani yang belum lama dilantik untuk terus menjalankan program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

Ia menegaskan, Kemendikbudristek harus memastikan guru yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan terjamin kompetensi dan kualitasnya.

"Ini termasuk mengawal pengadaan guru PPPK," ujarnya.

Selain itu, Nadiem juga meminta kepada Dirjen GTK untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan GTK yang berkualitas di seluruh Indonesia.

GTK yang berkualitas harus terwujud karena Kemendikbudristek memiliki prioritas lain yakni mewujudkan sistem manajemen talenta yang lebih terorganisir dan terstruktur.

Nadiem meyakini, sistem yang lebih terorganisasi dan terstruktur akan mendukung peningkatan signifikan pada capaian prestasi pelajar Indonesia di ajang talenta tingkat nasional dan internasional.

Berdasarkan data tahun lalu, terdapat lebih dari 4.000 prestasi yang berhasil ditorehkan Indonesia pada berbagai ajang kompetisi.

Pencapaian itu pun mendorong Kemendikbudristek untuk membuka ruang lebih besar bagi anak-anak Indonesia agar dapat menyalurkan bakat dan minatnya guna memastikan mereka mendapatkan apresiasi yang layak.

Nadiem turut menugaskan Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta Tatang Muttaqin untuk memberikan rekomendasi terkait manajemen talenta.

"Sekaligus memanfaatkan jejaring talenta yang telah terbentuk saat ini untuk dapat semakin memperkuat prestasi anak bangsa," katanya.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk mencari solusi terhadap kepegawaian tenaga honorer di daerah.

Presiden menyebutkan bahwa masih ada ribuan tenaga honorer di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang belum diangkat sebagai pegawai tetap atau aparatur sipil negara (ASN).

Dalam acara pra-Rakernas APPSI, Gubernur Isran meminta dukungan kepala daerah untuk mempertahankan tenaga honorer, terutama guru.

Mengutip dari situs resmi APPSI, Isran menilai kepala daerah harus mempertimbangkan bersama dampak penghapusan tenaga honorer.

"Apabila penghapusan tenaga honorer terjadi, kurang lebih empat juta orang dengan asumsi satu tenaga honor menghidupi satu istri dan dua anak. Bisa dibayangkan, setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honor," katanya.

Baca Juga:

Janji Menteri Jokowi Angkat 1 Juta Guru Honorer jadi PPPK Gagal Total