AKURAT.CO Sosialiasi peserta pemilu di luar jadwal kampanye menjadi polemik yang harus dituntaskan. Pasalnya, ketiadaan aturan itu kerap dimanfaatkan sebagai ajang promosi kepada masyarakat menjelang Pemilu 2024.

Peneliti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Aji Pangestu, mendesak KPU, Bawaslu serta pemerintah daerah membuat aturan teknis yang mengatur sosialisasi peserta Pemilu 2024.

Dia menilai, fenomena itu seolah dibiarkan dan tidak mendapat teguran dari penyelenggara pemilu. Padahal dalam tugasnya, KPU dan Bawaslu dapat membuat aturan sendiri.

baca juga:

"KPU harus mengeluarkan PKPU baru untuk menjawab permasalahan ketentuan kampanye pendidikan pemilih bagi internal parpol maupun masyarakat," kata Aji dalam diskusi bertajuk "Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu 2024" di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (20/2/2023).

JPPR berharap Bawaslu mampu melakukan tugas pengawasan dengan merujuk pada peraturan perundang-undang yang berlaku.

"Bawaslu diharapkan memastikan sosialisasi dan pendidikan pemilih sesuai ketentuan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar seperti memasang baliho," ujar Aji.

Terkait pemasangan baliho di tempat umum yang belum waktunya, JPPR juga mendorong pemerintah daerah memberikan sanksi tegas kepada calon maupun pihak yang mengikuti Pemilu 2024.

"Pemda juga jangan sampai memberikan kekuasaan lebih kepada mereka yang memasang baliho," tegas Aji.