PRFMNEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembahasan rancangan peraturan presiden (perpres) tentang keberlanjutan industri media (media sustainability) selesai dalam waktu satu bulan.

Pesan agar rancangan Perpres Media Sustainability ini rampung dalam sebulan disampaikan Presiden Jokowi pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis 9 Februari 2023.

Lantas, apa isi Perpres Media Sustainability yang diminta Presiden Jokowi untuk diselesaikan dalam waktu satu bulan tersebut?

Baca Juga: Tol Cisumdawu dan Japek 2 Selatan Ditargetkan Beroperasi saat Lebaran 2023, Ini Rute Lintasannya

Sebelumnya, rencana Jokowi segera mengeluarkan Perpres tentang Media Sustainability (MS) diungkapnya menjelang HPN 2023 saat bertemu Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Istana Negara, Jakarta, Senin 6 Februari 2023.

Pada pertemuan tersebut, Ninik Rahayu memastikan Presiden sepakat dengan masukan Dewan Pers menyusun Perpres MS yang mengacu pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Ninik menjelaskan, perpres tersebut merupakan produk hukum yang berisi aturan pola kerja sama dan hubungan antara media konvensional dengan platform digital global agar terwujud ekosistem pers yang berkeadilan.

Baca Juga: Persib Siap Tampil Maksimal Demi Kalahkan Bali United

Hingga kemudian, pada acara HPN 2023 di Deli Serdang, Jokowi menyampaikan bahwa Menkominfo Johnny G. Plate juga sudah mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan perpres tersebut.

Rancangan Perpres MS itu, ujar Jokowi, diajukan untuk memfasilitasi kerja sama antara perusahaan platform digital dan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

Kepala Negara pun menyetujui usulan tersebut dan berjanji akan ikut dalam pembahasan mengenai poin-poin aturan dalam rancangan Perpres MS ini.

“Saran saya, dalam waktu sebulan ini harus selesai mengenai perpres ini, jangan lebih dari satu bulan. Saya akan ikut nanti dalam beberapa bahasan mengenai ini,” tegasnya, dikutip prfmnews.id dari ANTARA.

Baca Juga: Warga Kota Bandung ini Gugat Disdukcapil ke PTUN Gara-gara Namanya Sudah Dinyatakan Meninggal Dunia

Jokowi menjelaskan dasar rancangan perpres tersebut karena industri media konvensional saat ini menghadapi tantangan cukup berat.

Di antaranya adalah dominasi media digital terutama platfrom asing dalam mengambil porsi belanja iklan hingga mencapai 60 persen.

Belanja iklan yang sudah diambil oleh media digital tersebut, tuturnya, akan sangat mempengaruhi sumber daya keuangan media konvensional yang semakin berkurang.

Jika kondisi permasalahan tersebut tidak segera diatasi, menurutnya, akan sangat mengancam keberlanjutan nasib keberadaan media konvensional dalam negeri.***