PIKIRAN RAKYAT - Presiden Jokowi (Joko Widodo) mengatakan, dunia pers saat ini tidak sedang baik-baik saja. Kondisi tidak baik-baik saja itu setidaknya tergambar dari tiga masalah utama yang tengah dihadapi dunia pers saat ini.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat memberi sambutan dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis, 9 Februari 2023. Menurut Presiden, saat ini isu kebebasan pers sudah bukan lagi menjadi sebuah masalah. Soalnya, saat ini semua pihak bebas membuat berita melalui berbagai platform digital.

“Sekarang ini, masalah yang utama pertama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing. Umumnya mereka tidak beredaksi atau dikendalikan oleh AI (kecerdasan buatan),” ujar Jokowi.

Menurut Presiden, algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional. Situasi tersebut mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme autentik pun makin hilang.

Baca Juga: Jokowi Curhat Soal Belanja Iklan Media Diambil Platform Digital: Ini Sedih Loh

“Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi makin terdesak dalam peta pemberitaan,” ujarnya.

Masalah utama kedua, kata Jokowi, adalah keberlanjutan industri media konvensional yang menghadapi tantangan berat. Menurut Presiden, saat ini sekira 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing.

“Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan makin berkurang terus karena larinya pasti ke sana. Sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital. Akan tetapi, dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,” katanya.

Masalah utama yang ketiga adalah kedaulatan dan keamanan data dalam negeri yang harus menjadi perhatian bersama. Presiden mengatakan, data sebagai 'new oil' yang harganya tak terhingga. Presiden pun mengingatkan agar semua pihak mewaspadai pemanfaatan algoritma bagi masyarakat.

“Para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat. Dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat. Ini yang kita semua harus hati-hati. Hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai ini,” ucapnya.

Oleh karena itu, Presiden mendorong penyelesaian dua rancangan peraturan presiden (Perpres). Pertama, rancangan Perpres tentang Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Kedua, Rancangan Perpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

“Saran saya, bertemu kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan, sudah. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini,” katanya.

Baca Juga: Google Luncurkan Bard untuk Bersaing dengan ChatGPT, Apa Perbedaannya?

Clearing House

Jokowi menuturkan, di tengah derasnya arus informasi melalui berbagai platform media digital dan media sosial, Jokowi menilai, peran media arus utama sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Selain itu, media arus utama juga harus berperan menyajikan informasi yang terverifikasi dan menyuarakan harapan bagi masyarakat.

"Di tengah suasana seperti ini, insan media arus utama, justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Penting sekali menjadi clearing house of information, menyajikan informasi yang terverifikasi, dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan kepada kita semua,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, saat ini, peran utama media utama makin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post-truth, pascafakta dan pascakebenaran. "Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran dan membangun optimisme,” katanya.

Baca Juga: Fenomena ChatGPT: Memudahkan Pengguna, Berpotensi Turunkan Minat Baca dan Daya Pikir Siswa

Oleh karena itu, Presiden meminta semua pihak, baik pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta, hingga lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama. "Media massa tidak dapat berjalan sendiri. Untuk bisa eksis berkelanjutan, media arus utama harus melakukan inovasi-inovasi, harus adaptif terhadap teknologi, dan melakukan langkah-langkah strategis. Namun, media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan,” katanya.

Memasuki tahun politik, Presiden juga berpesan agar media massa dapat tetap berpegang teguh pada idealisme, objektif, serta tidak tergelincir dalam polarisasi. Menurut Presiden, media harus mendorong pelaksanaan Pemilu 2024 supaya berjalan jujur dan adil, serta meneguhkan persatuan Indonesia. "Media massa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi,” katanya.

Media Online

Menanggapi pernyataan Presiden tersebut, Dewan Pers menilai bahwa hal itu merupakan perhatian positif Kepala Negara terhadap dunia pers. Menurut Dewan Pers, memang saat ini, dunia pers menghadapi beberapa masalah. Setidaknya, ada dua masalah utama yaitu kualitas dan ekonomi.

"Secara kualitas, memang pers kita ada masalah yaitu bertumbuhnya banyak media online, tetapi tidak dibarengi dengan kualitas jurnalis yang mumpuni. Terbukti bahwa dari 691 pengaduan kasus pers yang masuk ke Dewan Pers sepanjang tahun 2022, 97 persen kasus pers terjadi di media online," ujar Yadi Hendriana, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers pada Dewan Pers, Kamis, 9 Februari 2023.

Pelanggarannya beragam, seperti berita tanpa konfirmasi, tanpa verifikasi, berita bohong, berita asal kutip dari media sosial dengan informasi tidak jelas, berita hanya amplifikasi clickbait, hingga berita asusila. Pelanggaran ini membuktikan pemahaman akan kode etik sangat minim dan perlu ada edukasi serta literasi.

Baca Juga: Saat Negara Lain Sibuk Cari ChatGPT, Indonesia jadi Satu-satunya Negara yang Betah dengan 'Michat'

"Ini menjadi tanggung jawab bersama. Selain Dewan Pers, ada organisasi pers, perusahaan pers, dan juga masyarakat. Masyarakat harus ikut mengontrol pers dengan melaporkan pelanggaran-pelanggaran pers ke Dewan Pers," katanya.

Masalah kedua adalah dari sisi ekonomi. Ada ketidaksetaraan dengan perusahaan teknologi global yang menguasai pasar distribusi konten secara dominan. Hal tersebut berdampak pada pembagian kue iklan yang tidak merata dan cenderung mengabaikan jurnalisme berkualitas karena konten konten yang tersebar banyak konten-konten recehan.

"Ini perlu didorong dengan aturan yang mengikat dan berdampak baik bagi perusahaan media lokal dan nasional. Termasuk penekanan terhadap tersebarnya karya jurnalistik yang sesuai code of conduct," kata Yadi.***