Sekjen SPP PWK Dwi Jatmoko bersama sejumlah pengurus. (Foto: R Maksum Noor)

Krjogja.com - CILACAP - Keputusan Pemerintah memprivatisasi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dengan cara menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Initial Public Offering (IPO), ditentang serikat pekerja di lingkungan Pertamina. Salah satunya Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma (SPP PWK) Cilacap.

"Tidak ada urgensi dari rencana IPO selain untuk menjual aset kepada pihak swasta yang menguntungkan para pemburu rente. Padahal selama ini PGE mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun sebagai badan usaha milik negara," ujar Sekjen SPP WK Dwi Jatmoko, Kamis (09/02/2023).

Menurutnya, dalam hal pendanaan investasi, PT PGE dinilai tidak pernah kesulitan dalam mendapatkan mitra strategis pada setiap proyek pengembangan bisnis, termasuk sangat mudah dalam mendapatkan Soft Loan. "Faktanya saat ini PT PGE telah dan sedang bekerja sama dengan banyak pihak sebagai Lender strategis dan mendapatkan bunga pinjaman lunak," lanjutnya.

Dijelaskan, dengan kapasitas total Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia sebesar 2.292 Mega Watt (MW). Sampai dengan tahun 2022 PGE memegang kuasa atas WKP sebanyak 82% baik dengan skema operasi sendiri ataupun Joint Operation Contract. Indonesia memiliki kurang lebih 40% cadangan geothermal dunia dengan potensi cadangan 25.4 Giga Watt menjadikan Indonesia sebagai negara pemilik cadangan terbesar di dunia.

"Maka tidak ada alasan yang bisa dibenarkan jika aset negara diperlakukan menjadi bukan lagi milik negara, dengan cara menjual kepada swasta dan asing. Dengan ini kami menyatakan sikap, secara tegas menolak aksi korporasi Initial Public Offering (IPO) atau penawaran perdana saham kepada publik atas PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)," jelasnya.

Karena patut diduga langkah tersebut menjadi jalan pintas bagi pemburu rente untuk menjual perusahaan negara dan juga afiliasinya yang strategis bagi pemenuhan kebutuhan rakyat, alias privatisasi.

Untuk itu, seluruh pekerja Pertamina RU IV Cilacap melalui SPP PWK menolak IPO PGE, menuntut penghentian segala upaya Privatisasi dan Afiliansinya diseluruh unit usaha Pertamina. Pernyataan tersebut selaras dengan sikap Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan akan tetap tegak lurus pada keputusan organisasi melalui instruksi Presiden FSPPB, termasuk dalam mengawal kasus IPO PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).

Sebagai bentuk penolakan tersebut, akan melakukan aksi berlanjut dengan merencanakan berbagai upaya lanjutan sesuai instruksi FSPPB. “Termasuk siaga satu melakukan serangkaian rencana aksi lainnya," katanya.

Seperti diketahui, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk telah memulai periode bookbuilding untuk IPO saham PGEO mulai Rabu (1/2) hingga Kamis (9/2/2023). Manajemen Pertamina Geothermal Energy mematok harga book building IPO saham PGEO di rentang Rp 820 - Rp 945 per saham.

Dalam IPO saham PGEO, Pertamina Geothermal Energy akan melepas sebanyak-banyaknya 10,35 miliar saham. Jumlah itu mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 25,00% dari modal ditempatkan dan disetor IPO.

Dengan IPO saham PGEO, Pertamina Geothermal Energy berpotensi meraup dana segar maksimal Rp 9,78 triliun. “IPO ini menandakan keyakinan kami terhadap potensi panas bumi di Indonesia, di mana 40% panas bumi dunia ada di Indonesia. Sudah selayaknya Indonesia mengembangkan panas bumi lebih dari kapasitas yang terpasang,” kata Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Ahmad Yuniarto.

Dijelaskan, sekitar 85% dana hasil IPO saham PGEO untuk pengembangan usaha sampai dengan tahun 2025. Pengembangan itu terdiri atas sekitar 55% untuk belanja modal alias capital expenditure (capex) atau investasi pengembangan kapasitas tambahan dari Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) operasional saat ini yang dilakukan melalui pengembangan konvensional dan utilisasi co-generation technology untuk memenuhi permintaan tambahan dari pelanggan existing.(Otu)