PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal Indeks Persepsi Korupsi (IPK) turun hingga angka terendah selama reformasi. Jokowi menyebut pemerintah akan melakukan koreksi terkait itu.

"Ya itu akan menjadi koreksi, menjadi evaluasi kita bersama," ujar Jokowi seusai mengunjungi Pasar Baturiti, Tabanan, di Bali, pada Kamis, 2 Februari 2023.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD mengaku terpukul dengan penurunan indeks tersebut. "Saya agak terpukul, kemarin atau dua hari lalu, rilis indeks persepsi korupsi yang dirilis TII (Transparency International Indonesia) mengumumkan indeks persepsi kita yang biasanya setiap tahun (skornya) naik, secara pelan-pelan naik, dari (skor) 30 sampai 39, turun ke skor 38. Terus kemarin, tiba-tiba turun menjadi 34," ujar Mahfud MD di acara Rapim Lemhannas, Jakarta, Rabu, 1 Februari 2023.

Meminimalkan tindak pidana korupsi, menurut Mahfud MD antara lain dengan menghadirkan Undang-Undang (UU) tentang perampasan Aset dan UU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Di samping itu, dengan melakukan digitalisasi sistem pemerintahan.

Baca Juga: Sebut Kasus Teddy Minahasa 'Prematur' Disidangkan, Hotman Paris: Hanya Ada Bukti Chat WA

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Terburuk Selama Reformasi

Transparancy International Indonesia (TII) pada Selasa, 31 Januari 2023 merilis data Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022. Hasil survei menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi 110 dari 180 negara. CPI Indonesia melorot 4 poin menjadi 34 dari sebelumnya pada 2021 memiliki poin 38.

Penilaian IPK mengacu pada 8 sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Negara yang mendapat skor 0 berarti sangat korup dan skor 100 berarti sangat bersih.

Indonesia cuma bisa menaikkan skor IPK sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak 2012. Skor IPK Indonesia pada 2021 adalah 38 dan menempati peringkat 96.

"Skor ini merupakan penurunan paling drastis sejak 1995," ujar Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Wawan Heru Suyatmiko, pada Selasa, 31 Januari 2023.

Baca Juga: Gerindra Jamin Lanjutkan IKN Nusantara Jika Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden

IPK Indonesia sejajar dengan negara-negara seperti Gambia, Malawi, Sierra Leone, Bosnia Herzegovia dan di bawah Kolombia yang punya skor 39, Lesotho (37), Kazakhstan (36), Sri Langka (36).

Di kawasan ASEAN, Singapura yang dinilai paling tidak korup karena punya poin tertinggi dengan skor 83. Myanmar punya poin IPK terendah dengan skor 23.

"Negara berkembang mau pilih investor dari negara yang seperti apa? Apakah dari negara dengan standar antikorupsi tinggi atau yang penting pertumbuhan ekonomi jalan?," kata Wawan Heru Suyatmiko.

"Jenis korupsi suap, gratifikasi hingga konflik kepentingan antarpolitisi, pejabat publik dan pelaku usaha masih lazim terjadi. Pelaku usaha yang datang ke Indonesia bukan hanya memiliki risiko berbentuk untung rugi tetapi juga risiko politik," ujar Wawan.***