PENGGUNAAN media sosial di Jawa Barat dikhawatirkan berdampak negatif terutama saat pemilihan umum 2024. Dalam kontestasi tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat memprediksi medsos menjadi sarana penyebaran berita bohong (hoaks) serta ujaran berbau SARA. Komisioner Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi, mengatakan, penolakan politisi berlandaskan isu SARA dikhawatirkan masih terjadi di Jawa Barat. "Ada fenomena politik identitas dan isu SARA di medsos," katanya saat peluncuran indeks kerawanan pemilu dan pilkada serentak 2024 di Jawa Barat, Kamis (2/2) di Bandung. Menurutnya, penggunaan media sosial untuk hal negatif tersebut bisa digunakan oleh peserta pemilu maupun tim suksesnya. "Juga ditambah partisipasi publik dalam memberikan sikap atau tanggapan di medsos." Oleh karena itu, dia memastikan, pihaknya tidak akan menoleransi  hal itu dengan segera menghapus unggahan di medsos terkait politik identitas dan berbau SARA. "Kami akan takedown, bekerja sama dengan semua platform medsos," katanya. Di tempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mengakui potensi politik identitas itu masih ada di wilayahnya. Dia berharap pada pemilu 2024 kondisi di masyarakat bisa lebih baik. "Seperti yang kita lihat di pemilu 2019, semoga pada 2024 nanti tidak terulang," tegasnya. (N-2)