FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyoroti adanya laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan terkait proses pemberian Surat Izin Praktik (SIP) dokter Indonesia.

Hal ini disampaikan Budi dalam Forum Komunikasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang ditayangkan dalam Youtube IDI WIL Riau pada Minggu (29/1/2023) malam.

“Beberapa teman-teman itu merasa sulit masuk rekomendasi kalau misalnya harus saingan anaknya dari senior yang memberikan rekomendasi di sana, itu yang sering saya dengar,” kata Budi.

Menurut Budi, dia mendapati beberapa profesi dokter spesialis menemui hambatan saat akan meminta rekomendasi. Katanya rekomendasi akan diberikan jika ada setoran tertentu yang akan masuk ke atas lalu akan didistribusikan ke kelompok organisasi.

“Jadi ada beberapa profesi dokter spesialis yang saya dengar cukup konsisten bilang bahwa, ‘Saya kurang nyaman pak, karena kalau saya minta rekomendasi, rekomendasi itu ada kaitannya saya harus ada setoran tertentu yang masuk ke atas nanti didistribusikan ke kelompok organisasi tersebut,” lanjut Budi.

Budi melanjutkan jika ada perlakuan abuse of power yang telah terjadi di beberapa tempat. Namun, Budi tidak menyebutkan siapa orang yang memberikan laporan tersebut.

“Satu sisi ada perlakuan abuse of power yang memang terjadi secara di kelompok sini, di kota sini, di sini, tapi itu terjadi. Dan memang ini selalu mereka wanti-wanti, ‘bapak jangan ngomong kemana-mana nama saya siapa,’ begitu,” lanjut Budi.

Terkait hal ini, dokter spesialis anak, dr. Shela P Sundawa, menurut pengalaman pribadinya dia tidak mendapatkan perlakuan yang demikian. Dia mengimbau agar orang tidak mudah percaya dengan orang yang sembunyi di balik anonimitas.

"Klo pengalaman saya pribadi, mau kerja di kota atau daerah tidak ada pemaksaan. Semua pilihan masing-masing. Jgn terlalu percaya omongan orang yg sembunyi di balik anonimitas," tulis dr. Shela dikutip dari unggahan Twitter, Rabu (1/2/2023).

Dia juga melampirkan sebuah akun anonim yang tidak menggunakan nama asli dalam postingan tersebut. Postingan tersebut mengklaim jika praktik yang demikian masih ada di beberapa tempat.

"Pak @budigsadikin tau ada dokter spesialis baru lulus gak diterima kerja di kota, harus ke pinggiran karena seniornya gak bersedia bagi kue di rs besar? Masih ada praktik wajib kulo nuwun ke KSM di faskes-faskes, kalau tidak diterima, maka tidak boleh masuk. Dok @dante.harbuwong gak mungkin gak tau donkk yaach," tulis akun @ppds_julid.

dr. Shela kemudian memberikan pesan menohok. Menurutnya jika ada yang ingin memberikan kritik dan saran, harus berani mengungkap identitasnya. Hal ini menurut dr. Shela bertujuan agar pernyataan tersebut bisa dianggap kredibel guna menghindari informasi simpang siur.

"Kalo mau kritik atau kasih saran, atau jadi whistleblower harus berani buka identitas supaya apa yg dibicarakan dianggap kredibel. Ngomong ngalor ngidul pake akun anonim sama dengan omong kosong. Caper doang, ga usah dianggep," pungkasinya. (Elva/Fajar)