PRFMNEWS - Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan untuk membentuk kartel ala OPEC untuk nikel dan input lainnya yang digunakan dalam produksi baterai.

Nikel menjadi komoditas 'panas' karena merupakan input utama dalam pembuatan baterai lithium-ion yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik (EV) dan diketahui bahwa Indonesia memiliki cadangan bijih nikel terbesar di dunia.

Mengingat permintaan EV diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang, negara-negara yang kaya akan sumber daya alam sedang menjajaki cara paling cepat untuk memanfaatkan situasi tersebut.

Baca Juga: Minat Investasi di IKN Meningkat Usai Market Sounding yang Dilakukan Jokowi

"Gagasan kartel ala OPEC mencerminkan keinginan pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan kendalinya atas komoditas yang langka dan sangat dicari, mereka akan mencari posisi yang lebih menguntungkan di perbatasan ingin technological global," kata Bahlil Lahadalia dikutip prfmnews.id dari CNA.

Selain itu juga, pejabat Indonesia tidak puas dengan kegiatan mengekstraksi dan mengekspor komoditas mentah yang bernilai relatif rendah.

Mereka menginginkan lebih banyak nilai tambah selama pemrosesan dan manufaktur. Nilai tersebut secara historis ditangkap di luar Indonesia.

Baca Juga: Nomor 1 di Indonesia, Realisasi Investasi di Jabar hingga September 2022 Rp128 T, Kabupaten Bekasi Tertinggi

Ini merupakan logika di balik serangkaian larangan ekspor bijih nikel baru-baru ini, sebuah strategi yang memicu investasi miliaran dolar di industri pengolahan nikel hilir di Indonesia.

Kemudian beberapa perusahaan teknologi global terkemuka telah membuat komitmen yang cukup besar untuk berinvestasi dalam produksi baterai dan EV di Indonesia. Dengan adanya aktivitas penambangan dan peleburan yang semakin terlokalisir.

Baca Juga: Jokowi Sambut Baik Investasi Korea Selatan di IKN Nusantara

Pembicaraan beralih ke membangun kesuksesan itu dengan meningkatkannya ke tingkat kartel gaya OPEC.

Hal ini akan memungkinkan Indonesia untuk melakukan kontrol yang lebih besar atas pasokan dan harga serta memaksimalkan manfaat ekonomi.***