FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan akan memberikan sanksi kepada perusahan yang tidak mematuhi aturan dan terbukti membakar hutan atau melakukan tindakan deforestasi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam kebijakan pemerintah maka akan dikenai sanksi. Hal itu untuk mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia.

Siti Nurbaya Bakar pun mengingatkan kepada perusahaan swasta agar mengindahkan aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan hutan dan lahan untuk berbagai kebutuhan maupun usaha.

"Enggak ada ampun. Begitu ada hotspot, mereka sudah langsung akan kita beri warning. Dan cara-cara law enforcement seperti itu ternyata yang paling baik. Jadi kalau terdeteksi kebakaran di lahan swasta pasti kena," jelas Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar pada rapat koordinasi di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (25/1).

Mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada periode tahun 2023, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Mabes Polri dan Mabes TNI melakukan rapat koordinasi di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (25/1). (eds)