MerahPutih.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta diminta untuk terus menyempurnakan data pemilih jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Sebab pada Pemilu 2019, angka Golput akibat administratif mencapai 5 persen.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menegaskan, Dinas Dukcapil perlu memperkuat sinkronisasi data kependudukan dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI, terutama menyangkut update data terbaru pemilih. Sehingga, hak pilih warga Jakarta tidak terabaikan.

"Golput administratif itu sampai 5 persen dari data pemilih yang ada. Pada akhirnya mereka enggan datang ke TPS untuk mencoblos," kata Mujiyono.

Baca Juga:

DPD PDIP DKI Siap Sambut Gibran sebagai Cagub

Menurut dia, yang jadi fokus Dinas Dukcapil ialah warga yang menghuni rusun. Sebab, acapkali mereka tidak terdata dalam pencoblosan.

"Karena banyak sekali didapatkan warga-warga penghuni rusun atau apartemen itu mereka seringkali kehilangan hak pilih atau sering disebut golput administratif," urainya.

Baca Juga:

Bank DKI Salurkan KUR Rp 1,15 Triliun ke 6.023 UMKM Sepanjang 2022

Selain soal hak pilih warga Jakarta, dia juga menyoroti masih adanya data nomor identitas kependudukan (NIK) ganda. Bahkan mirisnya, persoalan NIK ganda tersebut dapat lolos hingga saat pengumuman daftar pemilih tetap.

"Kan banyak sekali, seringkali waktu pendaftaran data pemilih di awal bahkan sampai dengan daftar pemilih berkelanjutan masih ada beberapa kendala soal dobel NIK. Dobel NIK ini disinyalir karena dokumen yang diurus itu tidak melalui prosedur. Secara fisik ada cuman setelah dicek di data base NIK-nya itu dobel," ucapnya. (Asp)

Baca Juga:

PKB Buka Peluang Usung Gibran di Pilgub DKI Jakarta