MerahPutih.com - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) akan mengawasi aliran dana Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berasal dari sumber tidak jelas.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan sumber aliran dana itu salah satunya berasal dari kejahatan lingkungan seperti pembalakan liar hingga aktivitas tambang ilegal.

Baca Juga

KPU Sebut TPS Pemilu 2024 akan Ramah Disabilitas

"Lalu ilegal mining, ilegal logging, ilegal fishing, yang lari ke banyak kepentingan. Termasuk juga untuk pendanaan terkait politik," ungkap Ivan seusai menghadiri rapat koordinasi di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (19/1).

Menyikapi dari kasus sebelumnya, Ivan menyebut pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan berbagai stake holder untuk mencegah pendanaan ilegal ini.

"Kita melihat ada kencenderungan yang sama," tegasnya.

Baca Juga

KPU Rangkul Tokoh Agama Ajak Umat Ikut Sukseskan Pemilu 2024

Menurut Ivan, beberapa transaksi untuk pembiayaan politik bahkan diduga bersumber dari pihak-pihak terdakwa atas skema tindak pidana tambang ilegal, ataupun penjarahan kayu ilegal.

"Itu lah kemudian berdasarkan aliran dana, kita sebutkan ada upaya pembiayaan yang diperoleh dari tindak pidana," tuturnya.

Tak ingin kecolongan seperti periode sebelumnya, PPATK menyatakan akan berkomitmen memantau seluruh aliran dana di masa kampanye.

"Itulah yang harus kami koordinasikan, bagaimana mencegah agar aktivitas pemilu tidak dibiayai dari sumber-sumber ilegal. Itu yang kita antisipasi," jelas Ivan.

Semuanya akan dipantau karena menjadi tanggung jawab semua.

"Artinya kita ingin mencoba integritas sistem pemilu ini terjamin, khususnya jangan sampai pembiayaan itu mempengaruhi pemilu. Jadi pemilu ini adu visi dan misi, bukan adu capital, bukan adu uang," tukasnya. (Knu)

Baca Juga

Polri Pastikan Netral di Pemilu 2024