Komisioner Bawaslu RI, Puadi (kanan) dan Perwakilan KPU, Dohardo Pakpahan saat menjadi narasumber dalam diskusi di Jakarta Design Center (JDC), Jakarta, Kamis (19/1/2023). Diskusi oleh Asosiasi Peneliti Persepsi Publik Indonesia (ASPEPPI) ini mengangkat tema “Menegaskan Posisi & Peran Lembaga Survei Menghadapi Pemilu 2024”. Posisi lembaga survei politik kerap dilematis dalam bingkai negara demokrasi. Disatu sisi ia dibutuhkan untuk membantu politisi dalam memahami aspirasi publik, namun disisi yang lain, ia kerap dituduh sebagai “stempel intelektual” untuk proses perebutan kekuasaan politik. AKURAT.CO/Sopian

.

Komisioner Bawaslu RI, Puadi (kiri) dan Ketua Umum ASPEPPI & Direks SSI, Abdul Hakim MS saat menjadi narasumber dalam diskusi di Jakarta Design Center (JDC), Jakarta, Kamis (19/1/2023). Diskusi oleh Asosiasi Peneliti Persepsi Publik Indonesia (ASPEPPI) ini mengangkat tema “Menegaskan Posisi & Peran Lembaga Survei Menghadapi Pemilu 2024”. Posisi lembaga survei politik kerap dilematis dalam bingkai negara demokrasi. Disatu sisi ia dibutuhkan untuk membantu politisi dalam memahami aspirasi publik, namun disisi yang lain, ia kerap dituduh sebagai “stempel intelektual” untuk proses perebutan kekuasaan politik. AKURAT.CO/Sopian

.

Perwakilan KPU, Dohardo Pakpahan (kiri) dan Ketua Umum ASPEPPI & Direks SSI, Abdul Hakim MS saat menjadi narasumber dalam diskusi di Jakarta Design Center (JDC), Jakarta, Kamis (19/1/2023). Diskusi oleh Asosiasi Peneliti Persepsi Publik Indonesia (ASPEPPI) ini mengangkat tema “Menegaskan Posisi & Peran Lembaga Survei Menghadapi Pemilu 2024”. Posisi lembaga survei politik kerap dilematis dalam bingkai negara demokrasi. Disatu sisi ia dibutuhkan untuk membantu politisi dalam memahami aspirasi publik, namun disisi yang lain, ia kerap dituduh sebagai “stempel intelektual” untuk proses perebutan kekuasaan politik. AKURAT.CO/Sopian

.

Komisioner Bawaslu RI, Puadi saat menjadi narasumber dalam diskusi di Jakarta Design Center (JDC), Jakarta, Kamis (19/1/2023). Diskusi oleh Asosiasi Peneliti Persepsi Publik Indonesia (ASPEPPI) ini mengangkat tema “Menegaskan Posisi & Peran Lembaga Survei Menghadapi Pemilu 2024”. Posisi lembaga survei politik kerap dilematis dalam bingkai negara demokrasi. Disatu sisi ia dibutuhkan untuk membantu politisi dalam memahami aspirasi publik, namun disisi yang lain, ia kerap dituduh sebagai “stempel intelektual” untuk proses perebutan kekuasaan politik. AKURAT.CO/Sopian

.

Perwakilan KPU, Dohardo Pakpahan saat menjadi narasumber dalam diskusi di Jakarta Design Center (JDC), Jakarta, Kamis (19/1/2023). Diskusi oleh Asosiasi Peneliti Persepsi Publik Indonesia (ASPEPPI) ini mengangkat tema “Menegaskan Posisi & Peran Lembaga Survei Menghadapi Pemilu 2024”. Posisi lembaga survei politik kerap dilematis dalam bingkai negara demokrasi. Disatu sisi ia dibutuhkan untuk membantu politisi dalam memahami aspirasi publik, namun disisi yang lain, ia kerap dituduh sebagai “stempel intelektual” untuk proses perebutan kekuasaan politik. AKURAT.CO/Sopian

.

Komisioner Bawaslu RI, Puadi (kanan) dan Perwakilan KPU, Dohardo Pakpahan saat menjadi narasumber dalam diskusi di Jakarta Design Center (JDC), Jakarta, Kamis (19/1/2023). Diskusi oleh Asosiasi Peneliti Persepsi Publik Indonesia (ASPEPPI) ini mengangkat tema “Menegaskan Posisi & Peran Lembaga Survei Menghadapi Pemilu 2024”. Posisi lembaga survei politik kerap dilematis dalam bingkai negara demokrasi. Disatu sisi ia dibutuhkan untuk membantu politisi dalam memahami aspirasi publik, namun disisi yang lain, ia kerap dituduh sebagai “stempel intelektual” untuk proses perebutan kekuasaan politik. AKURAT.CO/Sopian

.

Ketua Umum ASPEPPI & Direks SSI, Abdul Hakim MS (kedua kiri) saat deklarasi sebelum dimulainya diskusi di Jakarta Design Center (JDC), Jakarta, Kamis (19/1/2023). Diskusi oleh Asosiasi Peneliti Persepsi Publik Indonesia (ASPEPPI) ini mengangkat tema “Menegaskan Posisi & Peran Lembaga Survei Menghadapi Pemilu 2024”. Posisi lembaga survei politik kerap dilematis dalam bingkai negara demokrasi. Disatu sisi ia dibutuhkan untuk membantu politisi dalam memahami aspirasi publik, namun disisi yang lain, ia kerap dituduh sebagai “stempel intelektual” untuk proses perebutan kekuasaan politik. AKURAT.CO/Sopian

.