PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bereaksi atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Bogor yang menggugurkan status tiga tersangka pelaku pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di lingkungan Kementerian Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah (UKM). Mahfud meminta kasus tersebut diproses lagi sesuai laporan korban.

Untuk diketahui, Hakim PN Bogor menerima gugatan dan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan tiga orang tersangka dalam kasus tersebut yang terdaftar dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2022/PN BGR, dan putusannya ditetapkan pada Kamis 12, Januari 2023. Disebutkan dalam putusan tersebut status tersangka kasus kekerasan seksual terhadap ketiganya menjadi gugur.

“Kami berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) akan terus mendorong bahwa perkara ini dilanjutkan untuk diproses kembali sesuai dengan laporan korban,” kata Mahfud dalam keterangan pers yang dirilis Rabu malam.

Baca Juga: LPSK Sebut Bharada E Harusnya Dituntut Lebih Ringan: yang Bukan JC Malah 8 Tahun

Mahfud mengatakan, pihaknya menghormati atas putusan vonis Hakim PN Kota Bogor yang memutus perkara tersebut dengan menerima gugatan terhadap pencabutan Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3) oleh Polresta Bogor yang diajukan tiga dari empat tersangka.

Akan tetapi, kata dia, berdasarkan hasil rakor, pihaknya tetap mendorong kasus tersebut kembali dilanjutkan terhadap empat orang tersangka tersebut dengan sangkaan Pasal 286 KUHP.

“Kami paham bahwa praperadilan belum memutus pokok perkara, belum memutus substansi perkara sehingga jika proses ini dilanjutkan kembali maka tidak dapat dikatakan 'Ne Bis In Idem'," ucapnya, dikutip dari Antara.

Mahfud menilai perkara tersebut tidak bisa Ne Bis In Idem". Sebab, pokok perkara kasus tersebut, yakni kejahatan seksual sesuai dengan Pasal 286 KUHP belum pernah disidangkan. Adapun ssas "Ne Bis In Idem" adalah perkara dengan objek, para pihak, dan materi pokok perkara yang sama diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

Baca Juga: Polisi Bongkar Fakta Pembuat Konten Nenek Mandi Lumpur di TikTok: Manfaatkan Keluarga dan Tetangga Demi Gift

Awal Kasus

Kasus kekerasan seksual terhadap seorang pegawai perempuan berinisial ND di lingkungan Kemenkop UKM ini bermula terjadi pada 6 Desember 2019. ND mengalami tindakan pelecehan seksual yang dilakukan empat rekan kerjanya saat melakukan kunjungan kerja di luar kota.

Kasus tersebut sempat diusut Polresta Bogor tetapi terhenti sebelum hasil penyidikan lengkap atau P21. Hal itu terjadi karena salah satu keluarga pelaku yang merupakan pejabat Kemenkop UKM mendatangi orang tua korban meminta berdamai, kemudian menikahkan korban dengan salah satu pelaku, dan mencabut laporan,

Namun, kasus kembali mencuat usai pelaku yang dinikahkan dengan korban meminta bercerai dan menceritakan hal tersebut di media sosial hingga viral dan mendapat perhatian dari Kemenkopolhukam.

Kementerian yang dipimpin Mahfud MD itu kemudian menggelar rapat bersama LPSK, Kabareskrim Komjen Pol. Agus Adrianto, Kompolnas, Kejaksaan, dan Kemenkop UKM. Hasil rapat tersebut memutuskan Polresta Bogor mencabut SP3 kasus, namun tiga dari empat tersangka belakangan menggugat putusan tersebut melalui praperadilan dan dikabulkan Hakim PN Bogor.***