NEW YORK, iNews.id – Situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Ukraina kian memburuk di tengah konflik yang mendera negara itu dengan Rusia. Hal tersebut mendapat perhatian khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Hak Asasi Manusia, Ilze Brands Kehris mengatakan, dia khawatir dua rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan Ukraina baru-baru ini dapat merusak hak beragama sebagaimana dijamin oleh hukum internasional. “Kami prihatin bahwa dua RUU yang baru-baru ini diambil oleh Parlemen (Ukraina), yakni RUU Nomor 8221 dan RUU Nomor 8262, dapat merusak hak beragama atau berkeyakinan sebagaimana diabadikan dalam Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik,” kata Kehris kepada Dewan Keamanan PBB, Selasa (17/1/2023). Kehris mengatakan, Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) sangat prihatin dengan berbagai dokumen pembatasan kebebasan beragama serta kebebasan berserikat di seluruh Ukraina. Pada November dan Desember, dinas keamanan Ukraina melakukan penggeledahan di tempat-tempat ibadah milik Gereja Ortodoks Ukraina (UOC). Pihak berwenang di negara itu juga mendakwa sedikitnya tiga pemuka agama di sana secara pidana. “Kami mendesak pihak berwenang Ukraina (untuk menjelaskan) bahwa penggeledahan di tempat dan tempat ibadah tersebut sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional,” ujar Kehris. Editor : Ahmad Islamy Jamil

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel: