AKURAT.CO Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak ingin masyarakat menjadi korban politik identitas pada perhelatan Pemilu 2024.

"Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024, saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif, menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas," jelasnya dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia, di Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Jokowi juga mengingatkan agar aparat TNI dan Polri tidak terlibat dalam politik praktis serta meminta kepala dan pimpinan daerah memetakan potensi kerawanan pemilu.

baca juga:

"Jangan pas kejadian, baru kita pontang-panting, sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini, salah siapa ini?" katanya.

Kemudian, Jokowi menekankan agar semua pihak betul-betul memiliki sensitivitas di tahun politik serta sering turun ke lapangan, sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredam.

"Saya titip betul masalah ini," pesannya.

Pada kesempatan itu, Jokowi meminta kepala daerah dapat memastikan bahwa semua pemeluk agama memiliki hak yang sama untuk beribadah, sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Menurut dia, jangan sampai ada peraturan wali kota atau instruksi bupati yang melarang pembangunan tempat ibadah. Sebab kebebasan beragama dan beribadah sudah dijamin konstitusi.

"Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah, sedih itu kalau kita mendengar," demikian Jokowi.