Jember (beritajatim.com) – Charles Meikyansah, legislator Komisi XI DPR RI dari Partai Nasional Demokrat, percaya proses pembangunan ibu kota baru negara akan berjalan lancar dengan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Pembangunan pertama pasti infrastruktur untuk lembaga-lembaga pemerintahan, kementerian, dan lembaga lainnya. Ada juga lembaga tinggi negara seperti kepresidenan, DPR, MPR, BPK, dan lainnya akan punya kantor di sana,” kata Charles.

Komisi XI minta agar dana digunakan secara transparan dan sebaik-baiknya. “Menteri Keuangan menyampaikan Rp 120 triliun dana di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) bisa saja dialihkan ke sana. Kedua, begitu juga program-program di pemerintahan. Apalagi kita tahu penerimaan pemerintah, khususnya dari sektor pajak dan penghasilan negara bukan pajak, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Charles.

“Artinya, asumsi bahwa IKN (Ibu Kota Negara) ini berjalan, kami dari Komisi XI mengungkapkan dengan penuh kehati-hatian, program ini harus punya nilai lebih. Tidak hanya legacy buat pemerintah hari ini, tapi menjadi legacy yang penting buat berbangsa dan bernegara,” kata alumnus Himpunan Mahasiswa Islam ini.

Soal pendanaan dengan APBN, Charles menilai itu sesuai dinamika kenegaraan hari ini. “Kita tahu sebelum 2020, segala hal menjadi mungkin. Tapi dengan Covid-19 yang hari ini belum tahu kapan berakhirnya, asal sudah dibicarakan dan jadi persetujuan antara eksekutif dan legislatif, perubahan-perubahan (sumber pendanaan) menjadi mungkin,” katanya.

Apalagi pada 2023, defisit APBN akan berada di bawah tiga persen. “Dengan penghasilan sektor CPO, batu bara, nikel yang ekspornya makin sedikit tapi nilainya makin tinggi, Fraksi Nasdem meyakini itu (perpindahan IKN) bukan sesuatu hal yang mustahil dilakukan,” kata Charles. Dia percaya dalam dua tiga tahun ke depan wajah ibu kota baru ini sudah terlihat. Namun kontinyuitas tetap dibutuhkan. [wir/kun]