Dr Tuhana bersama penguji. (Foto: Qomarul)

Krjogja.com - SOLO - Penyakit birokrasi berupa spoil system dalam pengangkatan pejabat berdasarkan selera pribadi, lobi, power culture atau budaya kekuasaan dan kemauan politik secara negatif atau negatif polical will masih ada di era reformasi. Dampaknya, sistem merit yang dikembangkan dalam seleksi secara terbuka dan kompetitif untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah masih sebatas tekstual peraturan.

Dr Tuhana, dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo mengungkapkan itudalam ujian promosi doktor ilmu hukum di aula Amik Sumindriyati, Selasa (10/1/2023). Ia berhasil mempertahankan disertai berjudul “Partisipasi Masyarakat Berbasis Hukum Responsif dalam Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.”

Menurutnya, reformasi birokrasi melalui seleksi secara terbuka dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah masih banyak kelemahan. "Jadi masih diperlukan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam proses seleksi secara terbuka untuk mengatasinya," terangnya.

Perkembangan yuridis keputusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan UU No. 13 tahun 2022 yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dinilai belum tampak. Saat ini belum ada sarana atau tool kit penilaian yang standar dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pada umumnya pemerintah kabupaten dan kota belum melalukan optimalisasi pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan seleksi.

Dosen Fakultas Hukum UNS ini sering terlibat dalam seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Dalam menulis disertasi ia meneliti di Kota Solo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Batang, Kota Tegal dan Kabupaten Grobogan. Di situlah ditemukan kurangnya partisipasi masyarakat yang kurang optimal.

Ujian terbuka di depan dewan penguji diketuai rektor UNS, Prof Dr Jamal Wiwoho. (Qom)