PENYELENGGARAAN pemilihan umum (pemilu) pada 2024 bakal berkontribusi 0,6% hingga 1,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kontribusi itu disebut akan memberikan suntikan dana (money injection) ke masyarakat sekitar Rp118,9 triliun sampai Rp270,3 triliun. "Election related spending itu money injection di 2023 bisa mencapai Rp119 sampai Rp270 triliun. Jadi kisarannya 0,6% sampai 1,3% dari PDB, di mana 90% distribusi dari money injection itu akan terjadi di second half tahun 2023," ujar Chief Economist Mandiri Sekuritas Leo Putera Rinaldy saat media briefing di kantornya, Jakarta, Selasa (10/1). Besarnya kontribusi dan money injection tersebut dikarenakan penyelenggaraan pemilu di 2024 dilakukan secara sekaligus, yakni pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Kontribusi dan suntikan dana ke masyarakat itu juga disebut bakal lebih tinggi ketimbang masa pemilu-pemilu sebelumnya. "Di mana pilkada serentak itu include semua provinsi di Jawa yang mana Jawa kue nya 60% dari ekonomi Indonesia. Jadi dampaknya akan signifikan pada perekonomian," terang Leo. Baca juga: Megawati masih Rahasiakan Capres yang akan Diusung PDIP Dampak pemilu pada perekonomian sedianya dapat dilihat melalui pertumbuhan pengeluaran atau belanja lembaga non profit (LNPRT) menjelang pemilu. Dalam kondisi normal, kontribusi lembaga non profit kerap minim, namun melonjak menjelang tahun pemilu. Leo mengatakan, itu merupakan gambaran adanya pengeluaran yang dilakukan oleh partai-partai politik di dalam negeri. Pada 2013, misalnya, pengeluaran LNPRT tumbuh 8,2%, lebih tinggi dari 2012 yang hanya 6,7%. Sementara pada tahun pemilu di 2014, pengeluaran LNPRT tumbuh 12,2%. Peningkatan juga terlihat pada 2018 di mana pengeluaran LNPRT tercatat tumbuh 9,1%, lebih tinggi dari 2017 yang hanya 6,9%. Sementara di tahun pemilu 2019, pengeluaran LNPRT tercatat tumbuh 10,6%. "Jadi dia meng-capture pengeluaran partai politik, itu satu tahun sebelum tahun pemilu growth-nya selalu meningkat. Dalam kondisi normal, ini sering dihiraukan. Tapi pada saat memasuki tahun politik, dia selalu meningkat," jelas Leo. Pengeluaran LNPRT itu menjadi salah satu faktor yang akan memperkuat konsumsi domestik di 2023. Faktor lain yang mendorong penguatan konsumsi domestik ialah rendahnya tingkat inflasi di dalam negeri dan adanya kenaikan upah minimum. (OL-4)