PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPR, Puan Maharani memberikan bocoran mengenai pelaksanaan Pemilu 2024. Anak dari Megawati Soekarnoputri itu mengungkapkan ada pihak yang ingin menunda pesta demokrasi tersebut.

Masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan habis pada 2024. Orang nomor satu di Indonesia itu juga sudah tidak bisa menjabat lagi sebagai kepala negara.

Hal tersebut disebabkan Jokowi sudah menjabat dua periode sebagai Presiden Indonesia, yang merupakan batas maksimum bagi kepala negara untuk memimpin.

Periode pertama, Jokowi memimpin pada tahun 2014-2019. Kemudian yang kedua pada 2019-2024.

Baca Juga: Jadi Tren Awal Tahun 2023, Siswa di Cimahi Dilarang Bawa Lato-lato ke Sekolah

Namun, menjelang Pemilu 2024 banyak polemik yang terjadi. Sejak kurang lebih dua tahun yang lalu, muncul usulan untuk menunda pemilihan Presiden pada 2024.

Pada Pemilu 2024, tidak hanya akan dilakukan Pemilihan Presiden, tetapi juga Pemilu Serentak untuk memilih kepala daerah yang beberapa diantaranya sudah lengser pada 2021 dan 2022.

"Jika ada pihak-pihak yang berteriak agar ada penundaan Pemilu maupun Pilpres, itu merupakan usul yang tidak masuk akal," kata Puan Maharani.

Pada 2021, Jokowi mengumumkan mengenai jadwal Pemilu Serentak 2024. Untuk Pemilu Serentak akan diadakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada pada 27 November 2024.

Baca Juga: Mahfud MD Soal Tersangka Tragedi Kanjuruhan: Kalau Mau, Saya Hukum Mati Aja

Dalam pertemuan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten Kota Fraksi PDI Perjuangan seluruh Indonesia, para kader setuju untuk tidak menunda Pemilu 2024. Penundaan tersebut juga dianggap oleh para kader merupakan hal yang tidak masuk akal.

Puan Maharani juga mengungkapkan keinginan Megawati Soekarnoputri dalam Pemilu 2024. Mantan Presiden Indonesia itu menginginkan PDIP meraih hattrick di pentas tersebut.

"Ibu Ktua Umum telah menegaskan dan menetapkan agar PDIP menang hattrick, tiga kali menang Pileg dan Pilpres tahun 2024. Itu yang terjadai apabila para kader solid bergotong royong tiga pilar. Eksekutif bisa menggunakan APBD untuk program-program kerakyatan, turun ke lapangan. Legislatif pun juga seperti itu," ujar Puan Maharani dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.***