JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut akan menyerahkan persoalan sidang judicial review (JR) kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota DPR akan menyampaikan aspirasi dalam sidang untuk menolak JR tersebut.

"Kita kan punya perwakilan di DPR. Sehingga dalam sidang MK kan DPR akan ditanya dan tentu kita akan aspirasikan," kata Airlangga di Jakarta, Minggu (8/1/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan akan melakukan pertemuan secara rutin membahas hal tersebut. Selain itu dia juga menyebut tidak menutup kemungkinan adanya gerakan politik lain selain 8 partai parlemen yang akan melakukan penolak sistem pemilu proporsional tertutup.

"Tentu tadi, diminta pertemuan ini diselenggarakan rutin. Nah tadi disepakati kami siap memfasilitasi ke depan," tuturnya.

Dalam pertemuan ini turut disepakati sebanyak delapan partai politik (Parpol), Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP dan PKS. Dengan Golkar yang menjadi inisiasi pertemuan ini.

Meski tidak menutup peluang adanya gerakan politik lain, tetapi Airlangga masih enggan untuk membocorkan lebih lanjut hal tersebut. Dan menyatakan jika pergerakan yang dilakukan delapan partai akan menyesuaikan agenda mendatang jelang Pemilu 2024.

"Pergerakan lain sesuai agenda-agenda," ucap Airlangga.

Sebelumnya Partai Golkar menjadi inisiator pertemuan sejumlah elite partai politik untuk menyampaikan sikap bersama. Delapan partai politik telah menyatakan menolak diterapkannya sistem pemilu proporsional tertutup.

"Ini ada kepentingan bersama terkait dengan kedaulatan rakyat dan ini bukan hanya dirasakan Partai Golkar, tapi oleh seluruh partai peserta pemilu," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan alasannya mengajak para parpol, yakni untuk duduk bersama membahas soal sistem pemilu proporsional tertutup yang telah mereka sepakati untuk ditolak.

"Kita duduk bersama, kita rembukan dan kebetulan ini di awal tahun perlu silaturahmi antarpartai politik. Kita ingin di tahun 2023 di tahun politik ini teduh. Nah, keteduhan akan tercipta jika ada komunikasi antarpartai politik," ucap dia.

"Walaupun berbeda-berbeda prioritas dan agendanya, tetapi ada kesamaan. Nah, kesamaaan ini yang dicari terutama menghadapi pemilu 2024 nanti," katanya.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel: