MerahPutih.com - Isu soal sistem Pemilu 2024 tengah ramai dibahas. Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsy menilai uji materi soal permohonan kembali ke Pemilu proporsional tertutup seharusnya tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini jika MK konsisten dengan putusan sebelumnya yang menegaskan sistem Pemilu dengan sistem proporsional terbuka sebagai bagian dari penyaluran kehendak rakyat.

Baca Juga:

PKB Yakin MK Tolak Judicial Review Sistem Proposional Terbuka

Ia melihat putusan MK Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, memiliki pertimbangan bahwa sistem pemilu tidak boleh merampas daulat rakyat.

"Tidak boleh juga sistem tersebut menjelma menjadi menjadi oligarki partai politik," ungkap Aboe di Jakarta, Sabtu (7/1).

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, dalam putusan sebelumnya, MK menyatakan dalam pertimbangannya bahwa ada keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu.

Ini sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik.

Baca Juga:

Tolak Sistem Proporsional Tertutup, NasDem Ajukan Diri Jadi Pihak Terkait ke MK

"Tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih," imbuh Aboe.

Sebagai the guardian of the constitution, Aboe berharap MK akan tetap konsisten, tegak lurus dan tidak melupakan keputusan yang telah dibuat. Sehingga tidak akan mengambil keputusan berbeda dengan putusan MK yang sebelumnya.

"Hal ini untuk menjaga konsistensi terhadap tafsir konstitusi di Indonesia," ujar Aboe. (Knu)

Baca Juga:

KPU Bersiap Berikan Keterangan Soal Sistem Pemilu di Sidang Judicial Review MK