FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah memastikan akan melanjutkan program bantuan sosial atau bansos pada tahun 2023 ini.

Bansos tersebut merupakan program pemerintah untuk membantu warga kurang mampu, berupa bantuan finansial, makanan, pakaian, perumahan, atau pelayanan kesehatan.

Untuk bansos tersebut, pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran yang tidak sedikit mencapai Rp470 triliun.

Diharapkan, bansos tersebut bisa memotong rantai kemiskinan di Indonesia.Berikut ini 7 bansos siap cair tahun 2023:

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat sebanyak Rp200.000 per bulan atau Rp2,4 juta setahun dalam bentuk saldo e-wallet.

Dikutip dari laman resmi Kemensos, BPNT atau Program Sembako adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai.

Bansos ini diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme perbankan.

Penerima akan menerima kit bantuan nontunai berupa kupon elektronik (e-voucher) dari Bank Penyalur.

Di tahun 2022 pemerintah telah menyalurkan bantuan ini kepada 24,7 juta keluarga penerima manfaat.

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemerintah akan tetap melanjutkan bantuan PKH di 2023. Bantuan ini menargetkan 10 juta keluarga di seluruh Indonesia.

Pada tahun ini pemerintah memberikan anggaran sebanyak Rp3.000.000 per tahun untuk ibu hamil dan usia dini.

Rp900.000 per tahun untuk siswa SD dan Rp1.500.000 untuk pelajar SMP. Adapun, untuk pelajar SMA akan diberikan bantuan Rp2.000.000 per tahun.

Sementara untuk penderita disabilitas berat serta lansia 70 tahun ke atas akan mendapatkan bantuan Rp2.400.000 per tahun.

Kartu Prakerja

Pemerintah telah mengumumkan program Kartu Prakerja kembali dilanjutkan pada 2023.

Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp5 triliun dengan target 1,5 juta orang.

Tahun ini, skema Kartu Prakerja 2023 akan berbeda salah satunya dari sisi bantuan yang akan diterima peserta.

Adapun besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu. Rinciannya berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta.

Insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali. Serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

BLT Dana Desa

Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah Desa telah menyiapkan dana 25 persen dari Anggaran Dana Desa pada 2023.

Dana tersebut akan dibagikan kepada masing-masing masyarakat kelas bawah sebesar Rp300.000 setiap bulannya.

Program ini termasuk program lanjutan dari 2022. Sebelumnya, desa dapat menganggarkan bantuan ini maksimal sebesar 40 persen. Namun pada 2023 ini menjadi maksimal 25 persen.

PIP Kemendikbud Ristek

Kementerian Pendidikan akan mengalokasikan dana kepada 17,9 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia mulai dari SD hingga SMA.

Para pelajar akan diberikan dana yang harus digunakan untuk menunjang pembelajaran.

Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Seperti pada tahun 2022 pemerintah akan memberikan bantuan kepada pemilik KIS untuk diberikan bantuan iuran BPJS kesehatan setiap bulannya.

PIP Kementerian Agama

Bagi peserta didik yang dibawah naungan kementerian Agama seperti MI, MTs dan MA akan mendapatkan dana bantuan seperti PIP Kemendikbud Ristek yang harus digunakan untuk menunjang pembelajaran.(pojoksatu/fajar)