Pj Bupati Kulonprogo Tri Saktiyana (tengah) mengikuti Rakor Penghentian PPKM melalui daring di Command Room, Diskominfo setempat (Asrul Sani)

Krjogja.com - KULONPROGO - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memang telah resmi dihentikan per-30 Desember 2022 lalu. Tapi masyarakat tetap diminta menjalankan protokol kesehatan (prokes). Demikian disampaikan Pj Bupati Kulonprogo Tri Saktiyana MSi usai mengikuti Rakor Penghentian PPKM, Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Menuju Endemi melalui daring di Command Room Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (2/1/2023). Dengan penghentian status PPKM ungkapnya maka tidak lagi ada pembatasan kegiatan masyarakat, tapi perlu dipahami status kedaruratan kesehatan tetap berlangsung meskipun PPKM dicabut. Sehingga masyarakat diminta untuk tetap berpartisipasi mengedepankan protokol kesehatan pada kegiatan sehari-hari. "Walaupun PPKM dicabut, darurat kesehatan nasional berdasarkan Kepres 11/2020 tidak dicabut, kemudian kondisi bencana nasioanal juga tidak dicabut," kata Tri. Pihaknya menekankan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengkomunikasikan penghentian PPKM tersebut secara baik sehingga peran serta masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan tetap berjalan sesuai harap dalam t mengendalikan risiko darurat kesehatan. "Pencabutan PPKM merupakan strategi perubahan dari status pandemi menuju endemi, sehingga intervensi dari pemerintah diturunkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Kendali ada di tangan masyarakat sendiri, jadi bebas beraktivitas seperti dulu, kapasitas gedung, rumah makan, transportasi umum boleh seratus persen tetapi tidak boleh melebihi kapasitas," tegasnya. Dirinya juga berharap penghentian PPKM dapat menjadikan kegiatan masyarakat berjalan normal lagi khususnya di bidang ekonomi yang sempat menurun. "Akibat PPKM ekonomi berbiaya tinggi, sehingga dengan pencabutan PPKM ekonomi kembali ke nilai keekonomian awal dan kembali ke efisiensi awal. Sehingga diharapkan ekonomi bisa lebih murah lagi," terang Tri. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat dr Sri Budi Utami menyampaikan meskipun PPKM dicabut pada prinsipnya Pemkab Kulonprogo melalui Dinkes tetap menjalankan kegiatan vaksinasi, selain itu Dinkes tetap memastikan kesiapan fasilitas kesehatan memadai. Dirinya juga mengimbau masyarakat terus meningkatkan imunitas kesehatan. (Rul)