Suara.com - Wasekjen DPP PKB, Syaiful Huda merespon isu yang tengah berhembus soal perombakan kabinet Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia membongkar alasan reshuffle mendesak itu.

Menurutnya, perombakan kabinet menjadi mendesak dilakukan jika Presiden merasa terganggu dengan pembantunya.

"Kalau presiden terganggu psikologisnya dengan seorang pembantu, di-resign pasti," kata Huda dikutip dari Wartaekonomi.co.id--jaringan Suara.com pada Sabtu, (24/12/2022).

Jika perombakan kabinet memang mendesak bagi Presiden Jokowi, hal itu tentu dianggap sebagai sesuatu yang subjektif.

Baca Juga: Jokowi Tak Hanya Resmikan Tol Pekanbaru-Bangkinang, Ini Agendanya di Riau

"Hari ini dia dilantik besok dipecat biasa. Karena jabatan politik. Terlebih pembantu presiden," tuturnya.

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia Vs Kamboja pada turnamen Piala AFF di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Jumat (23/12/2022). [Muchlis Jr (2) - Biro Pers Sekretariat Presiden]

Untuk itu, kata dia, jika ditanya apakah ada hal yang mendesak untuk dilakukan reshuffle, jawabannya tergantung subjektivitas Jokowi.

"Jadi kalo ditanya nggak ada urgensinya, sebentar lagi pemilu, urgensinya ya urgen kapanpun, subjektif," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali rombak Kabinet Indonesia Maju.

"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).

Baca Juga: Temui Presiden, Ketua PBNU Undang Jokowi di Harlah 1 Abad NU

"Ya, nanti," ungkapnya.

Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.