Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak akan melakukan konsultasi hukum dengan Kemendagri RI. Ini untuk mencari terobosan hukum terkait perubahan izin mendirikam bangunan menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Hal itu disampaikan pada musyawarah daerah DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Timur yang dilaksanakan di Hotel Vasa Surabaya, Kamis (3/2/2022).

“Kita akan konsultasi dengan Kemendagri RI untuk cari solusi atau terbosan hukum apa yang dapat membantu, karena semua kan kembali ke UU, aturan dari pusat dan dibolehkan untuk mencari terobosan ini,” ungkap Emil.

Melanjutkan pembahasan terobosan hukum, Wagub Emil optimistis dapat menemui solusinya.

“Pertama, pastikan landasan untuk orang membangun rumah adalah tata ruang dan Kedua yakni perijinan tadi termasuk peralihan dari IMB menjadi PBG tadi,” jelasnya.

“Berkaca dari pengalaman dua tahun lalu, kami membahas sertifikat laik fungsi (SLF) ini dapat menghasilan solusi yang baik,” lanjutnya.

Di sisi lain, Emil menjelaskan pentingnya sektor konstruksi ini dalam kontribusi di perekonomian Jawa Timur.

“Sektor ini memberikan kontribusi yang besar untuk perekonomian Jatim setelah tiga sektor lain yakni industri manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Utamanya, dalam menyerap sumber daya lokal baik sumber daya manusia/baik industri lain tadi ada sekitar 172 industri yang terlibat,” tukasnya.

“Coba bayangkan ekonomi yang bergerak, apalagi rumah subsidi ini ditunjukkan bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah,” tambahnya

Emil juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur turut aktif mendukung upaya ini.

“Peralihan IMB ke PBG belum membuat pemda tidak memiliki landasan untuk menarik retribusi terhadap penerbitan izin-izin IMB, sehingga kita bisa cepat menyikapinya,” tuturnya.

Di akhir, Emil memberikan tantangan kepada Apersi untuk terus meningkatkan target pembangunan rumah subsidi di Jawa Timur.

“Targetnya tadi ada 20.000 rumah subsidi. Kalau merujuk kuota nasionalnya ada 200.000, Jatim seharunya bisa mencapai 15 persen atau 1/6-nya ini ada di kisaran 30.000 rumah subsidi yang bisa dibangun,” pungkasnya. (tok/kun)