“Pada prinsipnya Polri akan menghadapi gugatan tersebut,” kata Dedi saat dikonfirmasi, Kamis (29/12).

Sementara, Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menunggu surat kuasa untuk menjadi pengacara bagi Presiden Joko Widodo.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan, surat kuasa itu bersifat khusus untuk disampaikan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. Tembusan surat akan disampaikan kepada pengacara negara yang bertugas mewakili kehadiran Presiden Joko Widodo dalam persidangan.

"Kami tinggal menunggu Surat Kuasa Khusus dari presiden untuk mewakili di luar maupun dalam pengadilan," kata Ketut saat dikonfirmasi, Jumat (30/12).

Ketut menyebutkan, pihaknya belum menerima surat kuasa atau bahkan komunikasi dari pihak istana. Sampai saatnya tiba, kejaksaan masih akan tetap menunggu.

"Belum (ada surat maupun komunikasi), kami dapat mewakili pemerintah dan negara ketika diminta dengan Surat Kuasa Khusus," ujarnya.