AKURAT.CO Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti kinerja penegakan hukum yang dilakukan selama tahun 2022.

Salah satu kasus yang disinggung adalah peristiwa KM 50 yang menewaskan sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI).

"Kita menolak lupa kasus KM 50. Menjadi fakta pelanggaran HAM masih belum tuntas," kata Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, dalam konferensi pers reflekasi akhir tahun yang digelar virtual, Jumat (30/12/2022).

baca juga:

Menurut Syaikhu, keluarga korban dari kasus tersebut belum sepenuhnya memperoleh keadilan. Padahal, dia mengatakan bahwa hukum harus tegak berdiri dan paling tinggi di atas kekuasaan atau kepentingan apapun.

"Kita harus memastikan bahwa penghormatan, perlindungan serta keadilan HAM harus terjamin di republik ini," ujarnya.

Selain kasus KM 50, Anggota Komisi I DPR RI itu juga menyinggung terjadinya tragedi Kanjuruhan. Bagi Syaikhu, aparat keamanan telah melakukan tindakan berlebih dengan menembakkan gas air mata dalam menangani suporter usai pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada Oktober lalu.

"Bukan hanya melanggar prosedur standar pengamanan pertandingan, tindakan penembakan gas air mata juga merupakan pelanggaran pidana," jelas Syaikhu.

Meski demikian, PKS berharap tahun 2023 menjadi wajah cerah penegakan hukum di Indonesia. Dengan melakukan reformasi penegakan hukum yang menyeluruh serta menjunjung tinggi keadilan dan berintegritas.

"Negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum harus tegak berdiri paling tinggi di atas kekuasaan dan kepentingan apapun. Kita harus memastikan bahwa penghormatan, perlindungan serta keadilan HAM harus terjamin di republik ini," papar Syaikhu.