Lewat juru bicaranya pada Minggu (25/12) Guterres menyatakan keprihatinannya. Ia mengaku merasa terganggu dengan peraturan Taliban yang lagi-lagi mencoba untuk membatasi hak perempuan di negaranya.

"Sekretaris Jenderal sangat terganggu dengan peraturan otoritas de facto Taliban yang melarang perempuan bekerja di organisasi non-pemerintah nasional dan internasional," kata Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip ANI News.

Menurutnya, keputusan Taliban akan berdampak pada rusaknya kerja organisasi di seluruh negeri yang kerap kali memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Afghanistan, terutama untuk perempuan dan anak perempuan.

Dengan melarang perempuan bekerja di LSM, kata Guterres, hanya akan menyebabkan banyaknya kesulitan yang tak terbendung lagi bagi Afghanistan. Padahal, partisipasi dan peran perempuan memiliki kontribusi yang baik bagi Afganistan  yang saat ini berada dalam krisis keuangan dan kemanusiaan.

Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA),  akan dilakukan upaya pertemuan dengan pimpinan Taliban untuk mendapatkan kejelasan tentang perintah yang dilaporkan tersebut.

"Perempuan harus dimungkinkan untuk memainkan peran penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk respons kemanusiaan. Partisipasi mereka harus dihormati dan dijaga. Keputusan terbaru ini hanya akan semakin merugikan mereka yang paling rentan, terutama perempuan dan anak perempuan," kata OCHA dalam sebuah pernyataan.