Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) akan menggelar deklarasi antihoaks pada awal 2023. Program ini digelar untuk mengantisipasi terjadinya polarisasi dan konflik horizontal jelang Pemilu 2024. 
 
"Tahun depan (2023). Ini akan melibatkan semua komponen masyarakat, tapi yang menggalang adalah Kominfo atau Satgas Pemilu," ujar Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong dalam kegiatan Uji Kompetensi Wartawan yang digelar Lembaga Uji Kompetensi Media Indonesia Angkatan II di kompleks Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Kamis, 22 Desember 2022.
 
Deklarasi antihoaks ini, kata dia, bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak menyebarkan disinformasi di media sosial (Medsos).  

-?

- - - -
"Apalagi kita memasuki tahun pemilu," kata mantan Pemimpin Redaksi Koran Media Indonesia ini.
 
Usman menjelaskan Kominfo bertugas di hulu dan di bagian tengah seperti menggalakkan literasi digital dan melakukan pemantauan Medsos. Kemudian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polri bertugas di ujung. 
 
"Kominfo menggencarkan literasi digital dan di tengah kita melakukan pemantauan media sosial. Jika kita menemukan pelanggaran pidana, kita akan sampaikan ke Bawaslu, dan bila itu disebut pelanggaran pemilu akan ditangani Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) ada Bawaslu, Polri dan Kejaksaan," tegas dia.
 

(AGA)