JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengatakan, politik uang yang disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sulit diberantas.

Namun, Agus mengungkapkan, yang membuat politik uang sulit diberantas adalah politisi itu sendiri.

"Yang membuat sulit diberantas ya para politisi sendiri karena tak berhenti melakukan money politic untuk mendapatkan suara," kata Agus saat dimintai konfirmasi, Senin (19/12/2022).

Kemudian, Agus menekankan bahwa politik uang tidak boleh diberi toleransi.

Baca juga: Perludem: Potensi Politik Uang di Pemilu 2024 Terlihat

Pasalnya, politik uang merupakan bagian dari korupsi elektoral yang akan berkembang menjadi korupsi politik ketika para politikus itu menjadi penjabat publik.

"Pejabat publik misalnya anggota Dewan atau kepala/wakil kepala daerah," ujarnya.

Agus mengatakan, harus ada strategi holistik saat memberantas praktik politik uang.

Menurut dia, penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), peserta pemilu, dan penegak hukum harus dilibatkan dalam memberantas politik uang.

"Termasuk, pendidikan kepada masyarakat untuk menolak politik uang," kata Agus.

Baca juga: Jokowi: Saya Sampaikan Apa Adanya, Politik Uang Masih Ada

Untuk itu, Agus meminta agar pemerintah tidak lelah dalam mencegah terjadinya politik uang.

"Jangan pernah lelah, apalagi mentolerir politik uang," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa praktik politik uang dalam pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) masih ada hingga saat ini.

Oleh karenanya, Jokowi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melibatkan masyarakat untuk mencegah politik uang.

"Kalau ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada, pemilihan wali kota dua kali, pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi, kalau ada yang membantah tidak ada (politik uang), saya akan sampaikan apa adanya, (masih) ada," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Konsolidasi Nasional Bawaslu untuk Pemilu 2024 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022).

Baca juga: Bawaslu Mengaku Optimistis Politik Uang Bisa Dibereskan, tapi...

"Itu tugas Bawaslu. Aturannya sudah diperketat, tapi praktiknya tetap ada. Yang terkena sanksi juga sedikit. Ini nih ada gap. Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang karena jika dibiarkan berlama-lama, ini akan mengganggu demokrasi kita, demokrasi Indonesia," katanya lagi.

Jokowi menegaskan, politik uang telah menjadi penyakit dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Namun, partisipasi masyarakat untuk mencegah politik uang akan mempermudah tugas Bawaslu.

Menurut dia, partisipasi masyarakat salah satunya bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan politik agar warga bisa membantu mengawasi praktik politik uang.

"Libatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Gencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas, yang berkualitas," kata Jokowi.

Baca juga: Mahfud Ragu Politik Uang Hilang pada 2024, Bawaslu Klaim Sudah Siapkan Langkah Strategis

-. - "-", -. -