Pengamat ekonomi Ninasapti Triaswati menuturkan apa yang disebutkan Bloomberg dalam hasil surveinya yang menyebut investasi IKN berantakan merupakan suara hati para investor.

Pihaknya melihat, APBN saat ini memang mampu menopang besarnya nilai proyek pembangunan IKN, terlebih pernyataan ambisius Presiden Joko Widodo yang menyebut dana pembangunan IKN tidak besar dibandingkan dana penanganan Covid-19.

Pernyataan Jokowi itu, kata Nina merupakan sinyal masih ada uang negara untuk membangun IKN.

"Masih ada memang APBN, dan Pak Jokowi sudah menjawabnya jadi itu sudah merupakan sinyal bahwa ia masih ada uang karena kalau, ini kan pakai kalau, darimana itu?” kata Ninasapti di acara Ngopi Bareng dari Seberang Istana, yang digagas Lembaga Survei KedaiKOPI, Jakarta Pusat, Minggu (18/12).

Dia menuturkan uang tersebut bisa didapat lewat pemangkasan subsidi BBM misalnya, yang merupakan shifting dari alokasi subsidi ke pembangunan IKN.

“Itu istilahnya hanya kantong kiri kantong kanan. Hanya siapa yang berkorban untuk itu, misalnya yang dishift adalah subsidi BBM berarti harga minyaknya naik membayar itu,” imbuuhnya.

Menurutnya, dana untuk pembangunan IKN yang memungkinan untuk digelontorkan yakni dari pajak. Namun demikian, Nina menggarisbawahi bahwa pajak masih tinggi di tahun depan. Apalagi, saat ini ekspor barang dari Indonesia masih melemah.

“Jadi kemungkinan pajak tahun depan tidak secerah hari ini jadi bisa utang tapi kan semua orang mau utang akan sulit juga menarik utang besar,” katanya.

"Kalau yang diambil dari shift dari BBM yang paling gampang yang paling besar bisa juga dana yang lainnya, kalau dilihat infrastruktur kan banyak yang mungkin tidak baik baik mungkin dishift ke sana,” imbuhnya.

Nina menambahkan, pemerintah akan berhati-hati sekali untuk mengeluarkan uang negara untuk IKN.

"Tapi saya yakin jumlahnya akan hati-hati sekali kalau pakai dana apbn enggak bisa sekian ratus sekaligus kan berarti bertahap, itu yang dibayangkan. Jadi tidak seindah rencana di awal lah,” tutupnya.