Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus) Gde Siriana dalam Kongres Ikatan Mahasiswa Sistem Informasi Jawa Barat di Bandung, Kamis (15/12).

"Terkait pemilu 2024, mahasiswa jangan terjebak dengan agenda parpol dan relawannya. Justru mahasiswa harus mampu menjelaskan manipulasi pemilu, sebagai kelompok yang rasional," ujar Gde.

Dia menjelaskan, isu yang mencuat beberapa hari jelang penetapan partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024 seharusnya bisa didorong untuk diungkap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI oleh kelompok mahasiswa.

"Tugas mahasiswa milenial hari ini, masih sama dengan tugas mahasiswa di era sebelumnya. Menyuarakan kebenaran dan melawan ketidakadilan," tuturnya.

Terkhusus untuk mahasiswa yang konsen dalam bidang Sitem Informasi, menurutnya banyak yang bisa dilakukan. Sebagai contoh, ia menyebutkan adanya kebutuhan pengembangan demokrasi digital yang sehat dalam kehidupan sehari-hari.

"Sosmed hari ini tidak hanya media untuk menyampaikan gagasan atau pendapat. Tapi juga media framing dan manipulasi untuk membelah masyarakat. Contohnya dari kasus Sambo hingga Kanjuruhan. Polarisasi yang tajam di masyarakat berubah jadi solidaritas sosial," ucap Gde Siriana.

"Artinya, ada isu tertentu yang dapat membatasi upaya-upaya membelah masyarakat yaitu isu kemanusiaan. Dan ini harus diperhatikan gen Z yang saat ini berstatus mahasiswa, terkait isu-isu yang dapat mendapat dukungan masyarakat," sambungnya.

Lebih lanjut, Gde Siriana mengurai empat indikator demokrasi yang berjalan dengan baik dijalankan oleh pemerintahan dalam satu negara bersama seluruh unsur di dalamnya.

Dia menyebutkan di antaranya pemilu, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, law enforcement, dan upaya yang sungguh dari pemeirntah untuk menyejahterakan rakyatnya.

Di sisi lain, mahasiswa yang adalah bagian dari digital natives, hari ini justru belum bisa memanfaatkan medsos untuk menyuarakan kebenaran secara optimal. Pemanfaatan medsos untuk melakukan kritik atau tuntutan terhadap pemerintah, dan membangun solidaritas sosial, juga belum masif," ungkapnya.

"Berbeda dengan terjadi pada fenomena solidaritas masyarakat di Mesir. Diawali oleh gerakan medsos, diakhir dengan jatuhnya Hosni Mubarak," demikian Gde Siriana memberikan contoh konkret pentingnya pengelolaan perkembangan digital dalam demokrasi.