AKURAT.CO Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 80 triliun di setiap tahunnya.

Dengan jumlah sebesar itu, KPK merasa perlu memperhatikan pencegahan korupsi di ibu kota negara ini.

"Kami memandang di Pemprov DKI Jakarta sangat penting dilakukan pencegahan korupsi, selain karena kedudukannya di ibukota negara, tapi besarnya APBD, lebih dari Rp80 triliun," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/12/2022).

baca juga:

Alex menyebut besaran APBD DKI setara dengan satu pulau Sumatera atau seluruh provinsi di pulau tersebut. Maka dari itu, APBD DKI harus dapat meningkatkan kesejahteraan warganya.

Menurut dia, pencegahan perlu dilakukan agar tindakan koruptif tidak terus berulang. Terlebih, KPK juga pernah menyeret kasus rasuah pengadaan tanah di wilayah Ibu Kota.

"Pengadaan tanah Munjul, Rp150 miliar keluar dari Pemprov DKI. Tanah di Rorotan, tanah di Cengkareng, Rp1 triliun lebih itu uang keluar, tapi tidak dapat tanahnya. Ini harus jadi perhatian kita semuanya," papar Alex.

Alex menekankan penerapan pencegahan tidak mengartikan adanya praktik tindakan rasuah di Jakarta. Melainkan, agar penggunaan alokasi APBD sesuai peruntukkannya.

"Ini bukan berarti kami ingin cari-cari kesalahan, tapi mari ini jadi perhatian semuanya, terus perbaiki tata kelola, hindari korupsi," tukas dia.[]