AKURAT.CO Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan 6 Rancangan Undang-Undang (RUU) dan 13 RUU yang saat ini berada di dalam pembahasan tingkat I.

"Sidang dewan yang terhormat pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah berhasil menyelesaikan 6 rancangan undang-undang dan 13 RUU yang saat ini berada dalam pembahasan tingkat I," kata Puan dalam pidatonya.

baca juga:

Adapun, kata Puan, DPR telah menetapkan program legislasi nasional (Prolegnas) undang-undang perubahan keempat tahun 2020-2024.

"Sebanyak 259 RUU dan prolegnas prioritas tahun 2023 sebanyak 39 RUU dengan rincian sebagai berikut, 25 RUU diusulkan oleh DPR RI, 11 RUU diusulkan oleh pemerintah dan 3 RUU diusulkan oleh DPD," ujar Ketua DPP PDIP itu.

Berikut rincian 39 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2023:

1. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

7. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang- Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan).

8. RUU tentang Perubahan atas I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

9. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

10. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

11. RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang- Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law).

12. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

13. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

14. Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia.

15. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

16. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

17. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

18. RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Perubahan Ketiga 2020-2024 Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional).

19. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

20. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

21. RUU tentang Kefarmasian.

22. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.

23. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

24. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

25. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

26. RUU tentang Hukum Acara Perdata.

27. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

28. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

29. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

30. RUU tentang Desain Industri.

31. RUU tentang Wabah.

32. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

33. RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

34. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

35. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

36. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

37. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

38. RUU tentang Daerah Kepulauan.

39. RUU DPD Usulan baru Prolegnas tentang Bahasa Daerah.