AKURAT.CO Pemerintah diminta untuk serius menyiapkan anggaran pelaksanaan Pemilu 2024. Problem pencairan anggaran pemilu yang hingga saat ini belum ada kepastian itu membuat publik semakin curiga.

"Problem pencairan anggaran Pemilu itu tentu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terkait kesanggupan pemerintah dalam menjamin ketersediaan seluruh Anggaran Pemilu. Sebab, anggaran yang tidak dapat dicairkan pada tahun ini tentu akan menambah beban APBN tahun 2023 dan mungkin juga 2024,” kata Sekjen Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI), Raharja Waluya Jati dalam acara diskusi ”Anggaran Pemilu 2024: Mitigasi Titik Rawan Demokrasi” yang diselenggarakan oleh SKI di Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Dia mengatakan, agar persoalan pencairan anggaran pemilu ini tidak berkembang menjadi spekulasi dan rumor politik yang tidak produktif, pemerintah harus bersedia memberikan penjelasan tuntas mengenai strategi menutup kekurangan anggaran pada tahun 2022 pada APBN 2023 dan 2024.

baca juga:

”Pemerintah perlu duduk bersama KPU dan DPR, kemudian menjelaskan langkah yang akan diambil untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 secara tepat waktu," ungkapnya.

Dia mengatakan, akibat belum jelasnya pencairan anggaran pemilu memunculkan spekulasi dan menghubungkannya dengan wacana penundaan Pemilu.

"Jangan sampai pemerintah kurang responsif sehingga memancing sebagian kalangan menghubung-hubungkannya dengan wacana penundaan Pemilu. Sebab, hal itu akan membingunkan publik dan menimbulkan kegaduhan lain yang kontraproduktif,” pungkasnya.

Sebagaimana disepakati oleh Komisi II DPR bersama KPU dan Pemerintah pada 6 Juni 2022, Anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,7 triliun dicairkan dalam tiga tahapan, yaitu pada tahun 2022 (Rp8,06 triliun), 2023 sebesar Rp23,8 triliun dan tahun 2024 Rp44,7 triliun.

"Sayangnya, di tahun 2022 ini, anggaran yang diturunkan baru mencapai Rp3,69 triliun atau hanya sekitar 45,87 persen dari komitmen yang disetujui untuk diturunkan pada tahap pertama," ujarnya. []