AKURAT.CO Koordinator Advokasi untuk Kemanusiaan korban gagal ginjal akut Awan Puryadi mengatakan, perawatan korban gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak-anak minus perhatian pemerintah. Karena alasan itu, pihaknya telah melaporkan BPOM dan Kemenkes ke Komnas HAM.

"Kami menyampaikan secara kronologis ke Komnas HAM. Yang pasti keracunan obat sirup dimana racunnya adalah EG dan DEG penyebab utamanya dan secara langsung juga disampaikan langsung oleh BPOM dan Kemenkes tidak ada prosedur dan protokol (perawatan pasien). Itu yang kami sampaikan ke Komnas HAM," katanya kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Jumat (9/12/2022).

Dia mengatakan, pihaknya telah menerima kuasa dari 24 keluarga korban gagal ginjal akut misterius dari total 50 keluarga korban yang telah berkomunikasi dengan mereka. Keluarga korban itu, kata dia, mengadukan buruknya pelayanan rumah sakit yang anak-anak mereka terima selama perawatan berlangsung.

baca juga:

"Kemudian korban yang meninggal dan yang masih dirawat banyak hal yang perhatiannya itu sangat minim. Terutama masalah penanganan pasien yang sedang dirawat dimana dicover BPJS saja tanpa ada kekhususan (penanganan khusus). Nah bahkan alat-alat medis yang dibutuhkan yang seharusnya dicover BPJS dinyatakan tidak ada stoknya harus mencari sendiri, ada juha hak-hak dari korban ini yang sampai sekarang tidak ada yang memperhatikan," katanya.

Dia juga menyayangkan pengabaian tuntutan keluarga korban agar kasus gagal ginjal akut ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB). Tuntutan itu bertujuan agar anak-anak penderita gagal ginjal akut misterius mendapatkan perawatan secara khusus juga.

"Desakan untuk menetapkan kejadian gagal ginjal akut ini sebagai kejadian luar biasa dimana sudah memenuhi syarat dari Kemenkes, itu juga diabaikan sampai sekarang," ungkapnya.

Dia menambahkan, seluruh keluarga korban yang melaporkan ke mereka umumnya mengeluhkan hal yang sama yakni buruknya pelayanan di rumah sakit (RS). Bahkan, kata dia, keluarga korban juga mengcover sendiri keperluan anak-anak mereka yang dirawat.

"Keluhannya sama semua, perawatan yang tidak maksimal. Beberapa hal bahkan harus dicover sendiri perjuangan mereka sendiri tanpa ada dukungan dari pemerintah dan sekarang mulai didesak untuk pulang dan kasus ini dipaksa untuk selesai," ungkapnya. []