Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mendalami dugaan pelanggaran etik yang dilakukan jajarannya di daerah. Persoalan itu terkait proses rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilu 2024.
 
"Jajaran Bawaslu sebagai salah satu unsur penyelenggara pemilu sangat perlu untuk dijaga integritas dan kredibilitasnya," ujar Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu RI Herwyn Malonda kepada Medcom.id, Sabtu, 26 November 2022. 
 
Dugaan pelanggaran etik itu telah dilaporkan ke DKPP oleh sejumlah masyarakat. Herwyn menilai langkah yang dilakukan masyarakat baik untuk menjaga kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu. 

-?

- - - -
"Pengaduan masyararakat ke DKPP terkait perekrutan Panwascam juga menjadi ruang partisipasi masyarakat, seperti halnya tanggapan masyarakat dalam memberikan masukan terkait calon panwascam kepada pokja (kelompok kerja)," tuturnya
 
Namun, ia memastikan proses pemeriksaan di DKPP akan dijadikan forum klarifikasi pembelaan diri Bawaslu. Terutama dalam menjawab pokok aduan.
 
Lebih lanjut, di tataran internal, Bawaslu akan mengevaluasi pelaksanaan tugas kerja dari jajarannya di daerah. Hal ini mengacu Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum
 
"Bawaslu secara hierarkhis pastinya berupaya optimal terkait tugas pembinaan ini kepada Bawaslu Kabupaten/Kota," jelasnya.
 
 
Sebelumnya, DKPP menerima 33 aduan dari masyarakat terhadap Badan Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aduan tersebut diterima dalam satu bulan terakhir.
 
"DKPP sudah menerima 33 pengaduan. Yang terkait dengan dugaan pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu. Yang paling besar menyangkut pelanggaran oleh Bawaslu," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito saat ditemui di Gedung DKPP, Jakarta, Kamis, 24 November 2022.
 
Heddy membeberkan dari 33 aduan tersebut, sebanyak 30 aduan dugaan pelanggaran etik dilaporkan terhadap Bawaslu kabupaten/kota. Sementara itu, tiga laporan lainnya ditujukan ke KPU kabupaten/kota. 
 
"Kenapa Bawaslu banyak? Karena dalam waktu beberapa bulan terakhir ini, Bawaslu kabupaten-kota ini sedang melakukan rekrutmen panwascam," ujar Heddy.
 

(END)