Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin atau akrab disapa Cak Imin menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Dia menuturkan, kehadirannya untuk melaporkan hasil pertemuan kader utama partainya yang berkumpul di Jakarta pada Minggu 30 Oktober 2022 kemarin.

"Hari ini DPP PKB, saya sebagai ketua umum beraudiensi dengan bapak Presiden Jokowi. Maksud audiensi ini melaporkan pertemuan seluruh kader utama PKB yang 3 hari di Jakarta kemarin, 5 ribu kader utama yg merupakan pengurus dan anggota legislatif maupun eksekutif berkumpul di Jakarta dan menyampaikan beberapa hasil dari pertemuan itu," kata Cak Imin di Istana Negara, Jakarta, (31/10/2022).

Pada pertemuan itu, PKB menitipkan sejumlah rekomendasi kepada Jokowi untuk dijadikan pertimbangan. Pertama, mengenai harga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi motor dan angkutan umum agar diturunkan.

"Rekomendasi yang pertama, tentang subsidi BBM. Apakah memungkinkan kalau sepeda motor diturunkan sehingga mendapatkan subsidi, harga BBM menjadi turun untuk khusus sepeda motor dan angkutan umum. Tapi tadi masih dihitung lagi karena ternyata pemilik sepeda motor itu jumlahnya 70 juta," ucapnya.

Rekomendasi kedua mengenai pupuk. Cak Imin menilai, pupuk menjadi kegelisahan seluruh kader utama PKB di daerah. PKB memberi masukan agar pipik diprioritaskan untuk petani yang memiliki tanah setengah hektare.

"Tadi lagi dicari jalan keluar karena memang akibat perang itu produksi pupuk memang menurun di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. karena itu ya kami beri masukan untuk jadi pertimbangan bagaimana kalau pupuk itu diprioritaskan untuk orang hanya dengan tanah setengah hektar," kata dia.

"Subsidinya difokuskan kepada petani dengan pemilik tanah setengah hektare. Tapi tadi akan dikaji dan dilihat karena produksi global pupuk ini memang ada kendala perang, kendala krisis, dan pasokan gas dari Rusia maupun Ukraina," jelas Cak Imin.

Jika Presiden Joko Widodo meminta relawan pendukungnya tidak memikirkan Pemilu 2024, hal berbeda justru dilakukan sejumlah petinggi partai politik. Mereka terus melakukan safari politik, dan menghadiri deklarasi pencalonan presiden, seperti yang dila...