BOGOR – Pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi, menilai upaya hukum banding Bupati non aktif Ade Yasin dan kuasa hukumnya menganggu tata kelola dan kinerja Pemkab Bogor. Salah satu gangguan tersebut adalah adanya puluhan jabatan Strategi yang kosong dilingkungan pemerintahan kabupaten (Pemkab) Bogor.

“Harus segera dievaluasi terkait dengan kekosongan jabatan itu, dalam evaluasi nanti kan dibahas mengenai pelayanan efektif atau tidak, kinerja OPD, tata kelola pemerintahan efektif atau tidak kan itu mesti duduk bareng antara Sekda, PLT Bupati dan Legislatif,” kata Yusfitriadi kepada Jabarekspres.com, Senin 31 Oktober 2022.

Kepemimpinan Kabupaten Bogor yang saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) tidak boleh dijadikan alasan pengisian jabatan menjadi lambat.

“Plt Bupati Bogor memang kewenangan terbatas, tetapi kalo tidak segera dilakukan evaluasi siapa yang harus ngurus rakyat,”tegasnya

Pria yang akrab disapa Kang Yus ini menambahkan, di tahun 2022 sudah masuk dalam tahun politik dirinya kwatir ditahun politik ini fungsi-fungsi peran kelembagaan legislatif tidak efektif perjalannya.