Politik identitas adalah politik yang memfokuskan kepada pembedaan dan pemanfaat ikatan primodial untuk tujuan-tujuan mobilisai masa atau mobilisasi politik

Setiap tanggal  22- Oktober,  masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islam, merayakan Hari Santri Nasional. Peringatan Hari Santri Nasional ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden No 22 Tahun 2015. Peringatan Hari Santri Nasional ini didasarkan kepada peringatan 70 tahun Resolusi Jihad yang diabadikan sebagai penghormatan jasa kepada para ulama dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pemilihan tanggal 22 Oktober merujukan kepada seruan resolusi Jihad yang dicetuskan oleh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari dua bulan setelah kemerdekaan RepublikIndonesia. Resolusi Jihad merupakan kebulatan tekad para ulama dan santri di Pondok pesentren yang melahirkan gerakan yang mewajibkan setiap Muslim untuk membela tanah air dan mempertahanakan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Resolusi Jihad ini berisi suatu fatwa seruan yang mewajibkan untuk memerangi kaum penjajah yang merintangi kemerdekaan, memerangi orang yang memecah persatuan, dan  hukum sebagai mati syahid bagi yang meninggal dalam memerangi kaum penjajah tersebut. Resolusi jihad inilah yang menjadi motivasi teologis nasionalis bagi umat Islam yang dimotori oleh ulama dan santri pada saat itu untuk menggelorakan semangat kepahlawanan yang akhirnya melahirkan Hari Pahlawan 10 November-1945.

Disindir Elit NasDem, Jubir Prabowo: Mari Berpolitik dengan Jujur, Jangan Berbohong!

Dengan menandatangani Keputusan tersebut, Presiden mempunyai pertimbangan bahwa ulama dan santri  yang belajar ilmu agama di pondok pesantren memiliki peran besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Senada dengan apresiasi presiden, ketua PB NU KH Yahya Cholil Staquf mengingatkan kepada seluruh santri bahwa Hari Santri Nasional bertujuan untuk memperingati jasa keteladanan bagi para pahlawan kemerdekaan, termasuk para santri dan guru-guru para santri yaitu para kyai yang telibat dalam perang kemerdekaan. Hari Satri Nasional juga merupakan momentum untuk mengenang kepahlawanan segenap bangsa Indonesia, bukan hanya sekelompok saja.

Hari Santri: Hari anti Politik Identitas  

Hari Santri Nasional merupakan momentum yang penting kepada para santri yang jumlahnya sekitar 1,6 juta orang di Indonesia untuk selalu mengenang, meneladani, dan melanjutkan peran ulama dan santri dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jika pada tahun 1945, musuh bangsa Indonesia jelas berasal dari tentara sekutu yang hendak kembali melakukan penjajahan di Indonesia. Saat ini musuh bangsa Indonesia bukan lagi  tentara sekutu yang akan melakukan penjajahan kepada bangsa Indonesia.

Lalu bagaimana kita umat Islam, para santri memaknai hari Santri Nasional pada tanggal 22-Oktober -2022 ini dan kedepan dimana musuh bangsa Indonesia sudah bergeser dari ancaman militer yang akan merebut kedaulatan Indonesia kepada tantangan-tangan yang riil dihadapi, termasuk tantangan yang berpotensi untu memecah belah bangsa Indonesia.

Saat ini dan kedepan bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan multi dimensional yang memerlukan sikap dari seluruh bangsa Indonesia, termasuk umat Islam dan para santri. Dalam jangka pendek, mulai hari ini, bangsa Indonesia memasuki tahun-tahun politik.

Pada tahun-tahun ini hingga tahun 2024, bangsa Indonesia akan menghadapi persiapan Pemilu serentak yang  terdiri dari Pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah (Bupati dan Walikota ) secara langsung dan serentak, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, Dewan Perwakilan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Walikota) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Setelah itu seluruh bangsa Indonesia akan menghadapi tahapan-tahapan Pemilu seperti yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hajatan politik ini merupakan momentum demokrasi yang paling besar dan baru dialami pertama kali oleh bangsa Indonesia.

Seluruh komponen bangsa, termasuk aparat kemanan telah memetakan beberapa tantangan dan permasalahan yang diproyeksikan akan menjadi gangguan dalam persiapan dan pelaksanaan Pemilu Serentak ini. Salah satu isu yang menjadi perhatian publik adalah penggunaan Politik Identitas dalam Pemilu Serentak ini.

Politik identitas adalah politik yang memfokuskan kepada pembedaan dan pemanfaat ikatan primodial untuk tujuan-tujuan mobilisai masa atau mobilisasi politik. Ikatan primordial adalah suatu ikatan yang menganggap bahwa segala sesuatu yang berasalah dari identitas pertamanya (suku, etnik, agama) sebagai sesuatu yang terbaik dan terbenar. Memang politik identitas yang bersumber dari sentiment primordial bisa juga memunculkan solidaritas toleransi dan kebebasan.

Namun demikian, pengalamanan beberapa kali Pemilu yang sudah dilakukan dalam masa reformasi ini, politik identitas yang mengaduk-aduk sentiment primordial utamanya latar belakang agama, suku dan etnis banyak digunakan untuk menyerang pihak lawan untuk kepentingan politiknya.

Maka tidak heran jika banyak pihak menghawatirkan bahwa kapitalisasi politik identitas ini berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari dari berbagai etnik, suku  agama, ras dan antar golongan (RAS).

Oleh karena itu masuk akal apabila banyak kalangan mengingatkan agar tidak mengkapitalisasi politik identitas yang bisa mengancam, harmoni, persatuan dan kesatuan kehidupan bangsa  pada masa persiapan dan pelaksanaan Pemilu serentak nanti.

Atas dasar ini, beberapa Organisasi Masa Kepemudaan dari lintas agama yang menamakan diri "Koalisi Muda Menggenggam Bangsa" yang terdiri dari Seknas Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR), DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), PP Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM), PB Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), PP Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)  dan PP Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dan juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak seluruh masyarakat untuk menolak politik identitas.

Ketua PBNU, KH Yahya Cholil Tsaquf, dengan tegas  menolak politik identitas pada masa persiapan dan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu 2024. Gus Yahya meyakini bahwa penggunaan politik identitas berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Gus Yahya selanjutnya mengatakan “ PBNU Akan Melawan. Kami Bukan Hanya Menentang, Bukan Hanya Menolak Tapi Kami Juga Akan Melawan Semua Yang Menggunakan Politik Identitas”.

Apa yang disampaikan oleh Gus Yahya itu merupakan kesadaran reflektif dari dinamika politik bangsa Indonesia belakangan ini dimana kapitalisasi politik identitas, utamanya agama, telah menciptakan polarisasi konstituen dan berpotensi memecah belah bangsa Indonesia. Polarisasi social akibat politik identitas ini bisa berlangsung cukup lama walaupun even politiknya sudah selesai. Polarisasi akibat politik identitas ini diperburuk dengan masifnya penggunaan media social untuk menyebarluskan provokasi-provokasi, hoax dan ujaran kebencian yang bersumber dari politik identitas.

Untuk itu sudah tepat apabila umat Islam dan para santri menjadikan Hari Santri Nasional pada tanggal 22-Oktober-2022 ini sebagai momentum untuk memerangi tantangan penggunaan Politik Identitas  dalam tahapan-tahapan Pemilu Serentak 2024 yang berpotensi untuk memecah belah bangsa.

Gerakan melawan politik identitas bisa dianalogikan dengan seruan dalam resolusi jihad 1945. Karena salah satu bunyi dari resolusi jihad pada saat itu adalah melawan musuh yang berpotensi memecah belah bangsa, sama dengan kapitalisasi politik identitas pada masa beberapa pemilu pada masa reformasi ini yang juga berpotensi memecah belah bangsa. (23/10/22)

Penulis: Dr. Sri Yunanto

(Dosen Magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Soal Pemilu 2024, Wapres Ingatkan Semua Pihak Tak Pakai Politik Identitas