FAJAR.CO.ID, JAYAPURA -- Penanganan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe belum juga ada titik terang. Kendati KPK sudah menetapkan tersangka, yang bersangkutan tidak kunjung diperiksa.

Atas situasi itu, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri pun angkat suara. Dia berharap penanganan kasus dugaan gratifikasi yang menyeret Gubernur Papua, Lukas Enembe tidak menggangu kondisi keamanan di Papua.

Irjen Fakhiri mengungkap hasil pemantauan Polda Papua. Menurut dia, masih ada sejumlah warga yang tengah berjaga-jaga di kediaman pribadi Lukas Enembe di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Keberadaan warga tersebut, tentu dapat menghalangi kehadiran siapa saja yang ingin ke kediaman Lukas Enembe.

Dia meminta KPK dalam menangani kasus ini mempertimbangkan hal-hal yang agar menimbulkan korban jiwa.

"Memang apa yang mereka (warga) lakukan itu bisa dianggap sebagai upaya menghalangi proses hukum. Namun, kita juga minta KPK pakai cara soft sehingga tidak berdampak pada gangguan keamanan di Papua," kata Irjen Fakhiri pada Jumat (21/10) sore.

Fakhiri tak memungkiri masyarakat adat di Papua, khususnya di wilayah pegunungan, masih menggunakan istilah "big man" yang disematkan kepada seorang Lukas Enembe.

Tak ayal, dengan istilah itu membuat masyarakat bisa berbuat apa saja apabila ada upaya jemput paksa oleh KPK terhadap Gubernur Papua dua periode itu.

"Makanya, kami terus berupaya untuk memberi pengertian melalui tokoh masyarakat dan agama, bahwa kasus yang menjerat Lukas Enembe adalah murni pidana. Apalagi namanya kasus korupsi itu kan masuk dalam kejahatan luar biasa, namun saya harus menyampaikan," bebernya.

"Saya yakin di Jakarta pasti mempertimbangkan dampak dari penegakan hukum kepada Lukas Enembe sehingga kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat," imbuh Fakhiri.

Terakhir Aspek keamanan nasional menjelang perhelatan G20 di Bali, menurut Fakhiri, juga diklaim bisa menjadi pertimbangan dalam penanganan kasus gratifikasi tersebut.

"Bapak Kapolri juga sudah menyampaikan bahwa tidak boleh itu namanya ada kejadian-kejadian yang bisa berdampak pada keamanan nasional. Ini yang menjadi atensi kita di Papua," tegas Fakhiri. (jpnn/fajar)