Esposin, BOYOLALI--Bupati Boyolali, Agus Irawan, menceritakan betapa pusingnya saat harus menangani laporan adanya buah busuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu. Pasalnya, dia belum memiliki data di mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang menyajikan buah itu. 

Selain itu, Bupati mengungkap ada dapur MBG yang berjarak terlalu dekat sehingga berpotensi penerima manfaatnya tumpang tindih.

Hal tersebut Agus sampaikan dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka percepatan implementasi MBG di Boyolali di Pendopo Gede, Selasa (2/9/2025). Bupati menyatakan dirinya sama sekali belum mendapatkan data soal dapur MBG atau SPPG.

“Sayangnya kami belum mendapatkan data sedikit pun yang berhak menerima atau menerimanya. Itu yang saya sayangkan. Kemarin kami berkoordinasi dengan Bu Sekda dan Mbak Fajar [wakil bupati]. Bahwa dapurnya sudah ada yang berdiri, sudah ada yang beroperasi tapi belum ada pelaporannya ke kabupaten,” kata dia dalam sambutan acara.

Agus berandai-andai ketika terjadi sesuatu semisal ada komplain, masyarakat protes ke akun media sosial Bupati Agus atau justru langsung ke Presiden Prabowo. Sehingga, ia berharap benar-benar berhati-hati dan perlu data.

“Sudah mulai banyak laporan ke kami. Contoh di Tamansari, kemarin ada satu laporan buahnya busuk. Pas saja turun ke bawah, mengecek, terus saya mau datangi dapur yang mana? Jadi sekali lagi saya berharap ke kepala dapur, coba nanti dikoordinasikan semuanya. Berikan kami data sehingga ketika ada apa-apa kami bisa cepat merespons,” kata dia.

Agus juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk dilibatkan semisal Dinas Kesehatan. Ia mencontohkan ketika terjadi keracunan, maka bisa cepat ditangani.

Selanjutnya, Agus juga memperoleh aduan soal tumpang tindih atau berdekatan satu dapur MBG dengan lainnya.

“Jadi tumpang tindih dapurnya. Di satu kecamatan tumpang tindih dapurnya ada enggak? Kemarin setahu saya satu dapur itu mengatur kurang lebih 3.000 [penerima],” kata dia.

Susu dan Lele Agar Diserap Dapur SPPG

Dari data yang ia terima, ia mengatakan ada 95 SPPG yang ditargetkan berdiri di Boyolali. Namun, ia meminta lokasi SPPG tersebut dipetakan sehingga semuanya bisa mendapatkan kuota tanpa harus berebut penerima manfaat.

“Pemetaan juga diperlukan agar dapur dengan penerimanya terlalu jauh,” pesan Agus.

Agus juga meminta produk susu dan ikan lele yang dihasilkan masyarakat Boyolali bisa diserap di dapur-dapur SPPG. Tidak harus setiap hari, ia mengusulkan dalam sepekan bisa satu hingga dua kali. Sehingga, adanya MBG juga bisa menyejahterakan pelaku UMKM di Boyolali.

Bupati Agus menyampaikan di tingkat Kabupaten Boyolali telah dibentuk satuan tugas percepatan penyelenggaraan program MBG. Satgas percepatan MBG bertugas untuk berkoordinasi, kolaborasi, dan memfasilitasi dengan pihak lain yang terkait serta mendukung dan menyukseskan program MBG agar tepat sasaran.

“Tujuan dari MBG ini mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan kuat melalui pemenuhan gizi yang berkualitas dan terjangkau,” kata dia.

Kepala Regional SPPI Provinsi Jawa Tengah, Reza Mahendra, menyampaikan soal tumpang tindih data nantinya seluruh mitra yang menyatakan sudah siap untuk membangun akan dipanggil dan dimintai konfirmasi.

“Apakah memang ada keseriusan atau tidak. Lalu, rekan-rekan SPPG daerah juga akan turun langsung melakukan pengecekan lapangan dan melaporkan ke korwil [koordinator wilayah] di kabupaten/kota apakah titik itu serius membangun atau tidak,” kata dia.

Lalu, soal data yang belum diterima bupati, Reza mengatakan saat ini sudah ada Satgas Percepatan MBG yang diketuai Bupati Boyolali. Saat ini sudah ada grup WhatsApp antara Satgas dengan korwil SPPI Boyolali. Ia memperkirakan bupati belum menerima data tersebut.

Selanjutnya, soal permintaan Bupati yang ingin susu dan ikan lele hasil masyarakat diserap dapur umum, Reza menyambut baik. Ia juga meminta para kepala dapur umum bisa berkreasi dengan bahan yang ada semisal lele dibuat fillet.

“Program ini memang untuk menyejahterakan UMKM dan pengusaha lokal. Tinggal bagaimana nanti kerja sama antara pengusaha dengan kepala SPPG atau Yayasan,” kata dia.

Lalu, soal penemuan buah busuk atau bahan tidak sesuai, Reza meminta kepala SPPG harus melakukan evaluasi dari supplier yang bekerja sama.

“Saat belanja, kepala SPPG juga harus punya stok. Jadi belinya tidak pas tapi ada lebihnya, sehingga ketika ada buah yang pas dicek tidak segar maka harus diganti oleh kepala SPPG,” kata dia.