Esposin, SUKOHARJO -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo tidak memberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan dinas maupun seragam aparatur sipil negara (ASN) di tengah situasi maraknya aksi massa di beberapa daerah lain. 

Di sisi lain, anggota TNI-Polri terus mengintensifkan patroli keliling guna memberi rasa aman dan nyaman masyarakat. Sekda Sukoharjo, Abdul Haris Widodo, mengatakan tidak ada kebijakan khusus terkait pembatasan penggunaan atribut ASN seperti seragam dan kendaraan dinas.

Aktivitas pemerintahan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) juga berjalan seperti biasa. “Tidak ada pembatasan penggunaan mobil dinas termasuk seragam dinas ASN. Tidak ada perubahan. Namun demikian, penggunaan kendaraan dinas lebih diprioritaskan untuk pelayanan masyarakat,” kata dia, Selasa (2/9/2025).

Haris, sapaan akrabnya, mengungkapkan masing-masing OPD di Pemkab Sukoharjo tetap menjalankan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) untuk menyokong roda pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat. 

Pemkab Sukoharjo telah berkoordinasi dan berkomunikasi secara terus dengan aparat TNI-Polri guna menyikapi situasi keamanan nasional dan daerah. Sinergitas itu diwujudkan dengan menggelar apel gabungan bersama elemen masyarakat di Sukoharjo. “Para ASN di Sukoharjo bekerja seperti biasa. Banyak agenda rapat dan pertemuan untuk mendukung program strategis dan program unggulan,” ujar dia.

Sementara itu, Kapolres Sukoharjo, AKBP Anggaito Hadi Prabowo, mengatakan TNI-Polri memperkuat sinergitas dengan instansi pemerintah untuk menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli keliling terus diintensifkan di masing-masing kecamatan di Sukoharjo.

Langkah-langkah preventif bakal diambil untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang merugikan masyarakat. “Polri tidak bisa bergerak sendirian. Sinergi dengan instansi pemerintah dan elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri siap memberi rasa aman dan nyaman masyarakat,” ujar dia.