Esposin, SRAGEN--Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sragen mencapai 28.484 unit yang menyebar di 208 desa/kelurahan se-Kabupaten Sragen. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen fokus merehab RTLH tersebut dalam penanggulangan kemiskinan.

Bupati Sragen Sigit Pamungkas memprioritaskan perbaikan RTLH sebagai strategi pengentasan kemiskinan karena RTLH menjadi sumber munculnya masalah sosial hingga masalah kesehatan.

Dia menjelaskan RTLH membuat penghuninya tidak nyaman sehingga tidak betah di rumah dan sering keluar rumah.

"Masalah rumah yang tidak nyaman berdampak pada psikologi keluarga, berdampak pada kesehatan keluarga, psikologi anak, hingga bisa memicu kekerasan rumah tangga. Atas dasar itu, perbaikan RTLH itu bisa menyelesaikan sumber masalah sosial sehingga dampak sosial bisa diselesaikan," jelas Sigit.

Sigit menyampaikan cara kerja penuntasan RTLH itu harus terukur dengan membuat skema desa/kelurahan tuntas RTLH. Dengan sasaran prioritas RTLH itu targetnya jelas dan hasilnya bisa dilihat.

Pengentasan kemiskinan dengan perbaikan RTLH itu, ujar dia, menjadi indikator kemiskinan yang bisa dilihat secara fisik rumahnya.

Dia menyampaikan intervensi rehab RTLH dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan. Dia memprioritaskan penyelesaian RTLH di seputaran Rumah Dinas Bupati Sragen, yakni di Kelurahan Sragen Wetan yang sudah tuntas.

"Dulu dekat Taman Krido Anggo itu ada rumah tukang becak yang hidup sebatang kara. Kemudian rumah itu direhab. Setelah didata satu kelurahan ada 46 RTLH. Sekarang sudah dibangun semua," kata Bupati.

Sigit menyebut Desa Kaliwedi, Gondang, yang maju lomba desa nasional juga ada intervensi RTLH. Penyelesaian RTLH, jelas Bupati, dilakukan dengan kolaborasi bersama masyarakat lewat program CSR, bantuan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Matra, dan seterusnya.

Sigit mendorong ada partisipasi masyarakat dalam pengentasan RTLH. Dia ingin masyarakat bisa fokus satu desa atau kelurahan sehingga bisa kelihatan hasilnya. Kalau sedikit-sedikit, ujar dia, tidak kelihatan hasilnya.

"Negara hadir untuk menyelesaikan RTLH. Kalau bantuan instans itu hanya untuk tiga kalangan rentan, yaitu difabel miskin, orang lanjut usia atau jompo miskin; dan single parent miskin yang menghidupi anak-anaknya. Mereka inilah berhak dapat jatah hidup," jelas dia.

Pola yang dilakukan Pemkab Sragen itu, harap Bupati, bisa menjadi program nasional dan merupakan gerakan pertama di Indonesia.

Plt. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sragen Yuniarti menerangkan dalam pembangunan atau rehab RTLH setiap kepala desa (kades) memiliki teknis sendiri-sendiri, seperti kerja sama dengan toko bangunan.

Dia menyampaikan di Sragen Wetan itu akhirnya ada 44 rumah yang direhab dan sudah tuntas. Kemudian menyusul di Sragen Tengah, lalu Sragen Kulon, dan kelurahan dan desa lainnya di Sragen Kota.

"Data sementara sudah masuk ke Dinsos tetapi belum diverifikasi dan validasi. Seperti di Sragen Kulon ada 38 unit, Nglorog ada 25 unit, Kedungupit 12 RTLH, Karangtengah ada 11 RTLH, dan seterusnya," kata dia.