Esposin, WONOGIRI — Sejumlah Koperasi Merah Putih (KMP) di Kabupaten Wonogiri mulai beroperasi dengan berbagai unit usaha yang dijalankan. Percepatan operasionalisasi untuk semua KMP juga telah disiapkan.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri, Wahyu Widayati, mengatakan, meski saat ini belum semua mendapatkan bantuan modal anggaran, sebagian KMP sudah mulai beroperasi menjalankan unit usaha. Hanya, unit usaha yang dijalankan itu masih dalam skala mikro.

Unit usaha yang telah dijalankan itu antara lain gerai sembako oleh KMP Desa Singodutan, Pagutan, dan Kelurahan Wonokarto. Enam KMP mulai mengoperasikan simpan pinjam. Sebanyak 400 KMP juga sudah memiliki kantor dengan memanfaatkan gedung atau kantor desa yang diberikan pemerintah desa/kelurahan.

Unit usaha lainnya yang dijalankan KMP di antaranya produksi pupuk organik oleh KMP Gambirmanis, Pracimantoro; agen elpiji oleh KMP Mlopoharjo dan Mojopuro; dan 142 KMP tercatat menyediakan layanan Laku Pandai yang difasilitasi Bank Jateng.

Wahyu menyebut unit usaha KMP yang belum ada di Kabupaten Wonogiri yaitu apotek desa, klinik desa, cold storage atau cold chain, dan distribusi. Pemerintah Kabupaten Wonogiri sudah membentuk Satuan Tugas Percepatan Operasionalisasi KMP. Sebagai informasi jumlah KMP di Kabupaten Wonogiri 294 koperasi.

Kendala yang dihadapi dalam percepatan operasionalisasi KMP ini adalah sumber daya manusia pengurus koperasi yang masih belum paham perkoperasian. Modal yang dimiliki KMP masih sangat minim karena baru bersumber dari anggota. Masih banyak KMP yang belum memiliki kantor dan toko.

”Selain itu, kepala desa/lurah belum aktif secara mandiri, mereka masih menunggu perintah dari pemerintah daerah,” kata Wahyu kepada Espos, Selasa (2/9/2025).

Persiapan Sebelum Mendapat Pinjaman Modal

Dia menyampaikan sebelum KMP menerima pendanaan dari pinjaman bank, Pemerintah Kabupaten Wonogiri berencana memberikan pelatihan kepada 600 KMP. Pelatihan dilakukan untuk memastikan setiap pengurus KMP paham prinsip dan asas koperasi sebelum mereka mengoperasionalkan unit usaha dengan pinjaman modal bank.

Saat ini pihaknya tengah menyusun silabus atau modul materi pelatihan tersebut. Dengan pelatihan ini, diharapkan para pengurus KMP bisa menjalankan unit usaha koperasi dengan benar.

“Pelatihan kami jadwalkan September, bulan depan. Kami sedang menyiapkan modulnya. Jadi setelah pelatihan, modul itu nanti dibawa pengurus koperasi dan bisa dipelajari di rumah juga. Pokoknya jangan sampai para pengurus KMP tidak paham,” ujarnya.

Adapun pendanaan KMP di Kabupaten Wonogiri akan bersumber dari pinjaman bank himpunan milik negara (Himbara). Plafon pinjaman mencapai Rp3 miliar. Pengajuan pinjaman harus disepakati musyawarah desa dan disetujui kepala desa bagi koperasi desa merah putih dan disetujui bupati bagi koperasi kelurahan merah putih.

Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Wonogiri, Mulyadi, menjelaskan pemerintah desa harus mengalokasikan 30% dari Dana Desa sebagai dana cadangan untuk pengembalian pinjaman KMP.

Dana cadangan ini hanya akan digunakan jika KMP tidak mampu membayar angsuran pinjaman kepada bank. Maka dari itu, pemerintah desa juga mesti turut memastikan KMP berkembang sehingga dapat mengembalikan pinjaman sekaligus menghasilkan laba.

Apabila dana cadangan itu tidak digunakan karena KMP mampu mengembangkan usahanya, dana cadangan itu akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dan akan kembali ke kas desa. Atas dukungan dana cadangan pengembalian pinjaman itu, KMP akan memberikan imbalan jasa kepada Pemerintah Desa. ”Pemerintah Desa berhak mendapatkan 20% dari keuntungan bersih usaha KMP,” ujarnya