Esposin, SALATIGA – Aliansi Salatiga Menggugat yang merupakan gabungan dari beberapa elemen mahasiswa di Kota Salatiga akhirnya batal menggelar aksi demonstrasi, Senin (1/9/2025). Meski begitu, belasan perwakilan dari mahasiswa tersebut tetap menyampaikan aspirasinya dan diterima langsung oleh anggota DPRD Kota Salatiga.

Koordinator aksi Tri Aprivander Waruwu mengatakan, dalam audiensi yang diselenggarakan Senin (1/9/2025) sore itu, pihaknya membawa tujuh aspirasi kepada DPRD Kota Salatiga. Yakni mendesak agar adanya evaluasi terhadap kinerja dan reformasi DPR RI, Polri, dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran beserta kabinetnya.

“Selain itu, kami juga mendesak DPR agar disahkannya RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat. Kami juga mendesak pembatalan RUU KUHP, karena masih banyak celahnya dan pelibatan masyarakat sipil masih sangat sedikit,” kata Aprivander kepada Espos usai audiensi, Senin (1/9/2025).

Selain isu nasional, lanjut Aprivander, pihaknya juga membawa isu lokal di Kota Salatiga. Yakni terkait dengan permasalahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngronggo dan pembangunan Taman Wisata Religi (TWR) yang mangkrak.

“Hasilnya isu lokal akan dibuat pansus dengan melibatkan Aliansi Salatiga menggugat. Dan kami juga menyepakati beberapa poin lainnya untuk bersurat ke DPR RI dan pihak terkait,” bebernya.

Terkait dengan aksi demonstrasi selanjutnya, kata Aprivander, pihaknya akan tetap berkonsolidasi. Pihaknya akan menunggu hasil pembentukan pansus dan menunggu respons dari DPR RI dan pihak terkait.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit mengatakan, sangat menerima baik aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan aliansi mahasiswa. Pihaknya juga sepakat akan membuat pansus terkait persoalan sampah dan TWR.

“Sedangkan untuk lima poin lainnya, karena di luar kewenangan kami, kita akan berkirim surat kepada DPR RI dan pihak terkait,” tandas Dance.